NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perusahaan dalam negeri untuk membangun smelter nikel. Pemerintah harus dapat mengantisipasi dampak negatif dari dominasi perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam Indonesia selama ini.
Mulyanto tak ingin berbagai kemudahan mengelola nikel di Indonesia hanya dinikmati perusahaan-perusahaan asing, sementara perusahaan dalam negeri hanya duduk manis.
“Saya menyambut baik ramainya investor dalam negeri yang mulai masuk ke industri smelter menyusul membaiknya harga nikel dunia. Semoga gejala ini bisa menjadi tanda-tanda era baru program hilirisasi mineral,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima nikel.co.id, Selasa (21/5/2024).
Ia menegaskan, pemerintahan baru harus sungguh-sungguh mendorong dan mengawal kecenderungan baru ini agar nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat dari program hilirisasi semakin meningkat. Jangan sampai keuntungan industri smelter ini sebesar 90% terus-menerus dikuasai investor China untuk mendukung industrialisasi di Negeri Tirai Bambu itu.
Sementara itu, berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor, lebih banyak dinikmati investor ketimbang meningkatnya penerimaan negara dari sektor ini.
“Ini kan menyedihkan. Aapalagi, produknya hanya nickel pig iron (NPI) dan fero ikel dengan kandungan nikel rendah. Sementara dampak sosial-lingkungan yang terus berulang, seperti ledakan smelter sebagaimana yang baru saja terjadi di Kalimantan dan bentrok antarpekerja,” ujarnya.
Karenanya, dia meminta hilirisasi setengah hati tersebut harus dihentikan. “Pemerintah harus mengevaluasi secara komprehensif program hilirisasi ini agar dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan membuat Indonesia semakin berdaulat,” tutupnya. (Lili Handayani)
