NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Direktur Hilirisasi Mineral Batubara, Kementerian Investasi/BKPM RI, Hasyim Daeng Barang berhasil meraih gelar Doktor setelah menamatkan pendidikan Strata 3 atau S3 Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta pada 17 Mei 2024.
Sebagaimana dikutip dari tribunternate.com, Hasyim telah menyelesaikan tugas akhir berupa disertasi dengan mengambil judul “Nilai Tambah Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Lingkar Tambang Maluku Utara ( Studi pada Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah atas Otoritas Pemberian Izin Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)”.
Dengan dibimbing oleh tiga orang Professor yakni Prof. Dr. H. Wirman Syafri. M.Si, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. dan Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si, Hasyim berhasil menyusun dan menyelesaikan disertasinya tersebut.
Adapun panitia sidang tim penguji diketuai oleh Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, Oponen Ahli Prof. Dr. Muh. Ilham, Oponen Ahli Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, Oponen Ahli Prof. Dr. Sadu Wasistiono, Oponen Ahli Prof. Dr. Dahyar Daraba, dan Oponen Eksternal Prof. Dr. Muh. Nur Sadik.
Dalam sidang tersebut, Hasyim berhasil memaparkan dan menjawab pertanyaan dari panitia penguji dengan waktu 2 jam dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Selepas sidang maka dia resmi menyandang gelar Doktor.
Dalam sidang disertasinya, turut hadir keluarga dekat, beberapa pejabat Pemprov Malut, Pemkot Ternate, dan beberapa pejabat di jajaran Kementerian/lembaga.
Apresiasi dari Asosiasi Penambang Nikel (APNI) dan berbagai tokoh serta pejabat atas keberhasilan Hasyim meraih gelar Doktor pun ditujukan untuknya diantaranya Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Prof. Saiful Deni.
Prof. Deni menyampaikan, Hasyim merupakan sosok birokrat yang mementingkan pendidikan, sehingga ditengah kesibukannya sebagai pejabat negara pun ia tetap melanjutkan studi S3 hingga tuntas.
“Tentu ini satu kebanggaan buat kita semua, bahwa salah satu putra Maluku Utara yang saat ini menduduki jabatan penting di Kementerian Investasi berhasil meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan,” katanya.
Dia menilai, hasil penelitian dalam disertasinya memiliki dampak langsung bagi pemerintah daerah dan masyarakat lingkar tambang, khususnya di Maluku Utara yang memiliki sumber daya alam (SDA).
“Daerah kita ini kaya, dan kita berharap manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan saya lihat terobosan dari penelitian Pak Hasyim ini sangat baik untuk mendorong nilai tamhah itu,” tuturnya.
Sementara, Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, menyatakan, sebagai daerah penghasil nikel dan emas, masyarakat dan pemerintah daerah harus memperoleh nilai tambah dari kegiatan pertambangan tersebut.
“Kita berharap dengan disertasi dari Pak Hasyim ini dapat memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat di Maluku Utara. Apalagi dia adalah putra daerah yang tentu akan memikirkan masyarakat di sana,” kata Samsuddin.
Wakil Ketua DPRD, Sahril Tahir, mengatakan, UU Nomor 3 tahun 2020 itu menunjukkan potensi konflik sosial. Gesekan sosial yang terjadi adalah akibat perubahan dialihkannya kewenanangan perijinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
“Saya melihat Hasyim memiliki harapan besar bahwa daerah harus memperoleh manfaat yang optimal atas kekayaan alam yang dimilikinya. Terutama masyarakat di lingkar tambang,”ujar Sahril.
Selain itu, dia menguraikan, dirinya mengenal Hasyim sejak ia menjabat Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara. Ia konsisten bersinergi dengan pemerintah pusat dan perusahaan agar meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami melihat komitmen itu terus dijaga Hasyim sampai sekarang menjadi Direktur di BKPM. Kita berharap adanya putra daerah di kementerian dapat membantu kepentingan daerah,”kata Sahril mengakhiri,” pungkasnya. (Shiddiq)
