NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) sangat penting dalam transaksi perdagangan. Demikian Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, (Kemenko Marves), Septian Hario Seto, menegaskan pada Indonesia Mining Forum yang diselenggarakan Majalah Tambang, di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).
“Terkait dengan tata kelola, satu hal yang kita akan dorong adalah bagaimana digitalisasi dari perdagangan minerba ini. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Tadi kalau kita lihat bagaimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita masih cukup bagus untuk mineral batu bara pada 2023, bahkan masih lebih tinggi dibanding oil dan gas. Salah satu kontribusi utamanya adalah penerapan Simbara di batu bara,” kata Seto.
Seperti diketahui, Simbara merupakan aplikasi pengawasan PNBP dan tata niaga minerba, yang merupakan rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, termasuk menyediakan kewajiban pembayaran dan proses izin di pelabuhan.
“Sistem ini fungsinya adalah bagaimana kita bisa men-trading. Jadi, setiap batu bara yang diproduksi di Indonesia, siapa produsennya, tambangnya di mana, cadangannya berapa, RKAB-nya berapa, investornya berapa, diangkut pakai kapal apa, siapa pembelinya, sudah bayar royalti atau belum bisa diketahui semuanya,” ujarnya.
Dia memaparkan, baru-baru ini jajaran di Direktorat PNBP mendapatkan pujian dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, atas kepatuhan dan peningkatan pendapatan dari sektor batu bara yang cukup besar ke negara. Dari sistem Simbara ini, berawal untuk mencegah berbagai kebocoran dari tingkat bawah hingga atas agar berjalan lancar dan sesuai aturan.
“Karena ketika kita menghadapi illegal mining, tampaknya orang-orang yang berada di belakangnya itu adalah oknum-oknum yang seharusnya menegakkan hukum. Jadi, bagaimana itu mau ditegakkan? susah,” paparnya.
Melihat kondisi proses transaksi jual beli yang rawan kebocoran itu, ia melanjutkan, akhirnya terpikir untuk membuat sistem yang sulit untuk diintervensi oleh berbagai kalangan. Sebagai contoh, ada sebuah kasus dari perusahaan tambang batu bara yang investasinya selalu negatif setiap tahunnya sehingga membuat kesulitan perusahaan untuk menjual produknya itu. Namun ketika perusahaan itu mau memperbaiki di sistem Simbara memakan proses waktu yang lama, harus melalui verifikasi, dan harus mengetahui mengapa negatif, berapa produksinya, serta berapa simpanannya.
“Karena sistem ini memang kita desain supaya tidak gampang untuk orang mengintervensi. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting,” tuturnya.
Seto mengungkapkan, bahkan Presiden Joko Widodo sampai memberikan perintah terkait nikel untuk diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai. Selain itu, nikel sangat penting untuk menentukan posisi Indonesia di dalam supply chaince global.
“Kalau kita implementasikan di Simbara setiap ton bijih nikel, kita akan tahu ini larinya ke smelter mana. Kalau kita bisa cek nanti nikel di e-RKAB-nya kita akan bikin e-RKAB sama dengan yang seperti di batu bara,” ungkapnya.
Dia menambahkan, sistem Simbara ini akan digabungkan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Kementerian Perindustrian RI. Jadi perusahaan smelter dan tambang masuk dalam sistem digital.
“Jadi, kita bisa lihat keluar smelternya berapa, keluar di tambangnya berapa, masuk di smelternya berapa, itu akan kelihatan semua,” tambahnya.
Nantinya, para buyer dapat mengetahui dari mana pembelian nikel MHP, misalnya dari Indonesia, atau nickel ore-nya dari mana, comfortable dengan tambangnya, tambangnya tidak merusak hutan, reklamasinya bagus dan segala macam, mereka dapat mengetahuinya.
“Jadi, simbara ini akan kita tambahkan lima. Jadi nanti makin penting karena kita bisa verifikasi bijih nikel bahwa ada dari pemilik tambang yang diduga royaltinya belum dibayar. Nikel mungkin 20%-nya itu diangkut masih menggunakan truk dari tambangnya langsung ke smelter,” sambungnya.
Seto memaparkan, alasan dibuatnya aplikasi Simbara bukan saja untuk sekedar meraih pendapatan negara melainkan untuk menciptakan ketertiban, kelancaran dalam proses transaksi jual beli maupun perizinan. Sehingga tidak ada pungutan liar dan pengeluaran lainnya dan memberikan kepastian berusaha.
“Perbaikan tata kelola ini on doing. Minggu depan kita akan rapat dan nanti kita akan mengundang penambang nikel dan smelter. Jadi kita saling mendukung bagaimana kedepannya menjadi baik, rapih dan yang ilegal-ilegal itu kita minimkan,” paparnya. (Shiddiq)
