NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Kasubdit Sistem Informasi, Sarana Prasarana Angkutan Laut Direktorat dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan RI, Kurniawan, menjelaskan, hal yang sudah dan sedang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait digitalisasi pelayanan di kawasasn Pelabuhan.
“Pertama kolaborasi DJPL (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dalam pengelolaan dan pengawasan mineral dan batu bara melalui inaportnet,” jelas Kurniawan saat menyampaikan Materi TOT APNI hari kedua, Grand Sahid Jaya Hotel, Puri Ratna, Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Menurut dia, NLE (National Logistics Ecosystem) atau Logistics Performance Indexs yang dibuat oleh World Bank menyatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan peringkat sekitar 17 dari urutan 46 turun ke peringkat 63 di tahun 2023 ini.
“Itu yang dirilis oleh Bank Dunia dan kita masih kalah dari Singapur. Hal ini wajar karena memang Singapura pelabuhannya hanya satu. Kalau di kami ada 296 pelabuhan diseluruh Indonesia. Bayangkan 296 dari tingkat ibukota sampai dengan kecamatanpun ada,” ujarnya.
Selain itu, ia menuturkan, NLE memiliki 4 pilar yang menjadi highlight dalam implementasi berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020.
“Kami bersama-sama dengan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi terkait NLE ini kami diberikan tugas bersama-sama Lembaga dan Kementerian terkait untuk mensukseskan NLE ini,” tuturnya.
Lebih lajut, Kurniawan mengatakan, meskipun NLE akan berakhir pada tahun 2024, namun pihaknya akan terus fokus melakukan penguatan karena selama ini sudah berjalan dengan cukup baik. “Kita akan lanjutkan penguatannya dengan Perpres,” ujarnya.
4 Pilar NLE
Pertama, simplikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik. Adapun yang menjadi highlight atau sorotan yaitu, 1. Pengajuan dokumen melalui single submission, 2. Pemeriksaan terpadu, 3. Join inspection, 4. Layanan kepelabuhan, dan 5. Layanan perizinan.
Kedua, kolaborasi sistem layanan logistik (international maupun domestic). Adapun highlight atau sorotan yakni, 1. Layanan kepelabuhan (Do dan SP2 Online), 2. Tranpostasi (trucking), 3. Shipping, 4. Warehousing, dan, 5. Depo Kontainer
Ketiga, Kemudahan Pemabayaran dan Fasilitas Pembiayaan. Adapun highlight atau sorotan yaitu, 1. Simplikasi Pembayaran, 2. Penerimaan Negara (Single billing) PNBP, 3. Platform, dan, 4. Pemabayaran.
Keempat, Penataan Tata Ruang Kepelabuhan serta Jalur Distribusi Barang. Adapun highlight atau sorotan yaitu, 1. Penataan Pelabuhan utama, 2. Sistem Pengoperasian Tunggal Terminal Petikemas, 3. Sinkronisasi jalur KA Petikemas.
Selanjutnya, Kurniawan menegaskan, tentang Aksi Perbaikan Tata Kelola dikawasan Pelabuhan yang merupakan tugasnya untuk membuat digitalisasi pelayanan dalam rangka mempercepat layanan dan penguatan. Dalam sinkronisasi digitalisasi Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan 19 Lembaga dan Intansi Kementerian.
“Kami diberikan tugas untuk mendigitalisasi layanan dan penguatan,” tegasnya.
Selain itu, Direktorat Perhubungan Laut setiap per tiga bulan melakukan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihaknya memiliki target untuk melakukan digitalisasi ratusan pelabuhan tahun 2023 ini.
“Jadi tahun ini kami diminta untuk mendigitalisasi 151 pelabuhan yang ada diseluruh Indonesia. Dari 2016 hingga 2022 sudah ada 109 pelabuhan yang telah digitalisasi, dan di tahun ini ada 151 pelabuhan akan kita digitalisasi,” tuturnya. (Shiddiq)
