Menteri Keuangan Terbitkan PMK untuk Jamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

NIKEL.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan mengenai pemberian jaminan pemerintah untuk proyek Proyek Strategis Nasional (PSN). Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bertujuan untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan PSN.

PMK Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diterbitkan pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021. PMK ini merupakan pengganti PMK sebelumnya yakni PMK 60/PMK.08/2017.

“Pelaksanaan PSN memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 5 April 2021.

Selain itu, PMK ini berisi peraturan pelaksanaan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021) pada 2 Februari 2021, sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa perubahan dalam PMK yang baru ini adalah ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.

“Keterlibatan BUPI sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan ditujukan agar proses dukungan Pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, serta adanya sinergi dengan kebijakan penjaminan untuk program-program infrastruktur lainnya,” jelas dia.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan Badan Usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh Pemerintah.

Sementara itu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan mengenai pemberian jaminan pemerintah, dengan cara, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI, dan pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri.

Dalam pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan semenjak pemrosesan usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan.

Sri Mulyani berharap dengan penerbitan PMK ini akan dapat lebih mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN.

“Selain itu, penerbitan PMK ini diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi, atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerja sama yang saling menguntungkan,” pungkasnya.

Sumber: medcom.id

Read More

IWIP Nilai Indonesia Berperan Penting dalam Produksi Nikel Dunia

NIKEL.CO.ID – Direktur External Relations PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Scott Ye mengungkapkan, Indonesia memiliki peran penting terkait ketersediaan dan produksi nikel dunia.

Hal tersebut disampaikan Scott dalam diskusi virtual bertajuk “Indonesia’s Nickel Boom and Plans to be an EV Battery Hub” yang digelar oleh The Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC), sebuah asosiasi wartawan asing di Indonesia.

Adapun diskusi yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut dipandu langsung oleh Presiden JFCC Ed Davies pada Rabu (31/3/2021).

Menjadi salah seorang pembicara dalam acara tersebut, Scott Ye memaparkan sejarah penggunaan nikel di dunia yang dimulai dari Ancient Egyptian Pharaoh Tutankhamun untuk pisau, kemudian pembuatan koin, perkakas stainless steel, hingga tesla untuk kendaraan listrik.

“European United akan berhenti menggunakan kendaraan berbahan bakar energi fosil mulai tahun 2030. Sementara China menargetkan 25 persen kendaraan listrik (EV) di tahun 2025 untuk mengurangi emisi dan polusi,” paparnya.

Menurutnya, untuk membuat kualitas EV lebih baik, diperlukan kualitas baterai yang lebih baik pula. Sementara itu, kualitas baterai yang lebih baik membutuhkan komponen nikel yang lebih banyak.

Dalam materi diskusinya, ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 21 juta ton. Jumlah ini setara dengan 24 persen sumber nikel dunia. Bahkan, pada 2018, Indonesia berhasil memproduksi 560.000 ton nikel.

“Dahulu pada 1960-an, produksi nikel Indonesia masih terbatas, karena hanya ada dua pihak utama yang mengelola nikel, yaitu Antam dan Vale,” tutur Scott.

Namun pada 2014, Indonesia mulai meningkatkan produksi nikel. Penjualan nikel mentah menurun, sementara penjualan produk nikel terus meningkat pesat.

Sampai tahun 2019, ekspor produk nikel sudah naik enam kali lipat. Jika semula hanya mampu mengekspor 110 kiloton (kt), kini Indonesia mampu mengekspor lebih dari 600 kt.

“Saya percaya tahun ini produksinya bisa mencapai sekitar 900 kt nikel metal. Tahun depan, mungkin bisa mencapai 1.100 kt,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Scott Ye juga memaparkan pengembangan kompleks industri nikel di Indonesia yang berpusat di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, termasuk Maluku Utara.

Beberapa kompleks industri yang disebutkan, antara lain Soroako-Pomala Belt, Konawe Belt, Morowali Belt hingga Halmahera Belt.

Scott mengatakan, saat ini IWIP yang berlokasi di Maluku Utara tersebut telah memiliki 20 lini dari total kapasitas 24 lini produksi.

“Data yang tertera dalam dokumen presentasi saya masih tertera 19 lini produksi, tapi kemarin kami baru saja menambah satu lini produksi, sehingga saat ini kami mempunyai 20 lini produksi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chrisnawan Anditya menyampaikan target pemerintah terkait produksi nikel.

“Proyeksi kebutuhan baterai Lithium Ion di Indonesia sebesar 758.693 ton. Total daya baterai yang dibutuhkan sebesar 113.804.000 kilowatt-jam (kWh), untuk 2.195.000 unit mobil listrik dan 13.002.000 unit sepeda motor listrik,” paparnya.

Besaran kebutuhan baterai tersebut, tutur Chrisnawan, merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan diversifikasi energi di sektor transportasi.

Menanggapi Chrisnawan, Founder Independent Research and Advisory Internasional (IRAI) Lin Che Wei menuturkan, roadmap atau peta jalan yang telah dibuat pemerintah tidaklah cukup.

“Kita harus fokus untuk mengeksekusi rencana kerja dan harus disiplin agar mampu memonitor serta mengejar target,” ucapnya.

Menurut Lin Che Wei, Indonesia harus belajar dari pengembangan energi terbarukan di China. Untuk mengembangkan sektor tersebut, Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

“Cukup ironis, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam (SDA), tapi perkara teknologi masih menjadi tantangan besar. Keraguan terhadap dampak lingkungan pun menjadi tantangan yang bahkan lebih besar,” katanya.

Sementara itu, Principal Scientist Center for International Forestry Research (CIFOR) Michael Allen Brady mengingatkan para pemegang kepentingan tentang dampak tambang bagi lingkungan. Apalagi, saat ini 72 persen proses tambang tidak menjalankan fungsi reklamasi dengan baik.

“Reklamasi menjadi tantangan nyata ketika kita membuka permukaan bumi. Proses reklamasi itu memungkinkan, tapi biayanya mahal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Michael mengklaim bahwa pihaknya mendukung pengembangan energi terbarukan. Untuk itu, ia pun berpesan agar keseluruhan prosesnya dipelajari dan direncanakan secara matang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Direktur IWIP Nilai Indonesia Berperan Penting dalam Produksi Nikel Dunia

Read More