NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Indonesia resmi memasuki fase baru dalam strategi hilirisasi mineral, khususnya nikel, yang kini menjadi penopang transformasi ekonomi nasional.
Hal itu disinggung Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, dalam program Market Review IDX Channel bertema “Perluasan Proyek Hilirisasi Dorong Transformasi Ekonomi Nasional”, pekan lalu.
Pernyataan itu disampaikannya di tengah pengumuman pemerintah mengenai penambahan 13 proyek hilirisasi baru senilai Rp239 triliun, seperti diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut menjadi lanjutan dari 20 proyek tahap pertama, sebagian di antaranya telah memasuki tahap groundbreaking.
Meidy menegaskan, nikel adalah komoditas dengan keberhasilan hilirisasi paling nyata dibanding mineral lainnya. Faktanya, kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang sempat menuai gugatan di WTO justru menjadi pendorong utama lompatan industri nikel nasional.
“Atas sedikit ‘pemaksaan’ itu, kita berhasil menguasai dunia,” ujarnya dengan nada bangga.
APNI, katanya lebih lanjut, mencatat, hingga 2025 Indonesia telah menguasai 65% suplai nikel global dan diperkirakan meningkat menjadi 70% pada 2026. Dengan pangsa sebesar itu, Indonesia disebut telah menjadi “global market architect” atau penentu arus pasar nikel dunia.
“Kita sudah seperti OPEC untuk nikel. Apa pun yang terjadi di Indonesia mempengaruhi harga, supply, dan demand global,” tegasnya.
Meidy menyampaikan hilirisasi nikel kini memasuki fase transformasi strategis, yang orientasinya bukan lagi pada peningkatan volume produksi, melainkan kualitas dan keberlanjutan. Sejak 2024 hingga puncaknya di 2025, Indonesia mengalami kondisi oversupply nikel. Karena itu, pemerintah menetapkan moratorium pembangunan smelter intermediate melalui PP No. 28 pada Oktober 2025.
“Stop smelter intermediate. Kita sudah kuasai nickel pig iron (NPI), feronikel, nikel matte, sampai mixed hydroxide precipitate (MHP). Sekarang kita fokus ke end downstream, seperti stainless steel sampai sel baterai dan katode baterai,” jelasnya.
APNI menilai langkah ini penting agar investor tidak hanya membangun fasilitas pemrosesan menengah di Indonesia, lalu memindahkan nilai tambah ke negara lain.
Penentu Harga Nikel Global
Meidy memberi contoh bagaimana pengaturan kapasitas produksi melalui RKAB mampu menggerakkan harga nikel global secara signifikan.
“Dari harga Rp14.000 naik jadi Rp18.000. Itu tidak pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Dan, hanya Indonesia yang mampu membuat efek ‘shocking’ seperti ini,” katanya.
Menurut dia, stabilitas pasokan kini lebih penting ketimbang sekadar mengejar kuantitas.
Selain itu, APNI menegaskan, industri nikel kini diarahkan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan energi hijau sebagai bagian dari target net zero emission Indonesia.
“Volume cukup, kuantitas cukup. Sekarang kita menuju green premium nickel untuk mendukung EV integrasi dan energi hijau,” tutup Meidy.
Dengan penguasaan pasar global dan kebijakan hilirisasi yang terus diperluas, Indonesia disebut berada dalam posisi paling strategis untuk menentukan arah industri nikel dunia dalam dekade mendatang. (Li Han)
