NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menyesuaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) komoditas nikel guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan industri dalam negeri.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah dibahas bersama menteri keuangan dalam rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
“RKAB nikel juga kita akan membuat keseimbangan antara supply and demand, berapa kebutuhan pabrik kita itu yang kita akan dikeluarkan supaya harganya tidak jatuh,” ujar Bahlil.
Menurut dia, penyesuaian RKAB dilakukan agar produksi nikel nasional tetap selaras dengan kebutuhan smelter di dalam negeri. Dengan demikian, potensi kelebihan pasokan yang dapat menekan harga di pasar bisa dihindari.
Selain pengaturan produksi, pemerintah juga memastikan akan menaikkan harga mineral acuan (HMA) nikel sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.
“Sudah menjadi keputusan dari kami bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi, harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” katanya.
Ia menambahkan, pembahasan terkait sektor mineral, termasuk kebijakan nikel, telah dilakukan dalam rapat terbatas bersama presiden sejak dua hari sebelumnya. Pemerintah berharap, kebijakan penyesuaian RKAB dan kenaikan HMA ini dapat memperkuat tata kelola komoditas mineral nasional serta mendukung keberlanjutan industri hilirisasi di dalam negeri. (Li Han/Shiddiq)
