NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Industri nikel menyumbang sekitar 76% dari total kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive di Indonesia. Kawasan industri di Morowali dan Weda Bay menjadi episentrum pertumbuhan smelter yang masih bergantung pada PLTU berbahan bakar batu bara.
Hal tersebut disampaikan CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Febby Tumiwa, dalam peluncuran Indonesia Captive Power Decarbonization yang digelar secara daring, Kamis (25/2/2026).
Dalam paparannya, Febby menekankan, mineral seperti nikel memiliki peran penting dalam mendorong percepatan transisi energi global. Namun, proses produksinya saat ini masih menghadapi tantangan besar dari sisi emisi karbon.
“Kita tahu bahwa transisi energi memerlukan mineral untuk memproduksi teknologi yang mempercepat peralihan menuju ekonomi rendah karbon. Tetapi, ironisnya, mineral yang menggerakkan revolusi energi bersih global, seperti nikel untuk baterai dan aluminium untuk kendaraan listrik, justru diproduksi dengan proses yang paling intensif karbon di planet ini,” ujarnya.
Ia juga memaparkan perkembangan kapasitas PLTU captive di Indonesia yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring ekspansi industri hilirisasi mineral.
“Sejak 2019, kapasitas PLTU captive Indonesia meningkat tiga kali lipat dari 5,5 GW menjadi 16,6 GW pada 2024. Saat ini Indonesia mengoperasikan 130 PLTU captive berkapasitas sekitar 30 MW atau lebih dan 21 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional memproyeksikan tambahan 26,7 GW kapasitas batu bara dalam tujuh tahun ke depan, yang sekitar tiga perempatnya merupakan PLTU captive,” jelasnya.
Ekspansi ini berkaitan dengan meningkatnya aktivitas pengolahan nikel yang pada 2023 tercatat sebagai penyumbang emisi karbon industri terbesar di Indonesia, yakni sekitar 22% dari emisi nasional sektor energi dan proses industri. Intensitas emisi produksi nikel di Indonesia bahkan berada pada kisaran 7 hingga 10 kali lebih tinggi per ton nikel murni dibandingkan rata-rata global.
Selain itu, PLTU captive memiliki karakteristik berbeda dari pembangkit listrik pada umumnya karena tidak terhubung dengan jaringan nasional PLN, serta belum tercakup dalam sejumlah kebijakan pengendalian emisi yang berlaku untuk pembangkit listrik terhubung langsung dangan jaringan listrik PLN (on-grid).
“Poin kritisnya adalah PLTU captive ini berada di luar jangkauan regulasi. Mereka dikecualikan dari moratorium batu bara dalam Perpres 112/2022 dan belum terikat skema perdagangan emisi yang diterapkan sejak 2023 untuk PLTU on-grid. Selain itu, mereka juga tidak menyuplai listrik ke jaringan nasional PLN,” tutupnya. (Tubagus)
