NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kepastian hukum dan iklim berusaha yang adil dalam sektor pertambangan dan hilirisasi, termasuk komoditas nikel dan mineral kritis lainnya. Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai rapat bersama Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/2).
Sektor pertambangan dan mineral kritikal, lanjut Bahlil, menjadi salah satu agenda penting yang akan dibahas dalam rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat (AS).
“Insyaallah kalau Bapak Presiden akan berangkat ke Amerika, itu menjadi salah satu bagian yang akan menjadi pembahasan, termasuk beberapa hal lain yang terkait dengan kerja sama bilateral antara Amerika dan Indonesia, khususnya di sektor pertama (pertambangan, kritikal mineral),” ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah membuka peluang kerja sama investasi dengan AS, khususnya pada komoditas strategis, seperti nikel dan mineral kritis yang menjadi bagian penting dari ekosistem kendaraan listrik dan transisi energi global.
“Biar kita equal treatment saja. Katakanlah kalau pihak Amerika ingin melakukan investasi di Indonesia dengan mineral kritis atau nikel, kita terbuka aja,” tegasnya.
Ia menekankan, Indonesia sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif akan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh negara mitra. Pemerintah tidak membeda-bedakan investor sepanjang mematuhi ketentuan peraturan dan mendukung agenda hilirisasi nasional.
“Negara kita kan negara bebas aktif. Karena itu, kita sumbangkan equal treatment kepada semua negara, termasuk Amerika. Kalau mereka insyaallah berminat, kita juga harus memberikan yang sama dengan yang lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memastikan, pemerintah terus memperkuat kepastian hukum dalam tata kelola pertambangan dan hilirisasi. Kepastian regulasi tersebut menjadi fondasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus mendukung target peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Kebijakan hilirisasi, khususnya pada komoditas nikel, selama ini menjadi strategi utama pemerintah untuk mendorong industrialisasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan penerimaan negara. Dengan adanya kepastian hukum dan perlakuan yang setara bagi investor, pemerintah optimistis sektor pertambangan dan mineral kritikal Indonesia akan semakin kompetitif di pasar global. (Shiddiq)
