NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Industri pertambangan nikel dan pertambangan lainnya harus memandang transisi energi bersih bukan lagi sekadar kewajiban lingkungan. Transisi green energy ini harus menjadi peluang ekonomi yang strategis bagi Indonesia. Dekarbonisasi industri nikel dinilai mampu menjadi penggerak investasi besar, penciptaan lapangan kerja hijau, sekaligus penguatan daya saing global.
Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, menekankan, perubahan paradigma menjadi kunci utama dalam mendorong transisi energi di sektor industri ekstraktif yang selama ini identik dengan emisi tinggi.
“Alih-alih dianggap sebagai beban biaya, transisi energi justru membuka peluang ekonomi yang sangat besar,” ujar Yuliot, seperti dikutip dari laman ESDM, Selasa (10/2/2026).
Sebagai komoditas strategis global, nikel Indonesia memiliki peran penting dalam rantai pasok kendaraan listrik dan teknologi energi bersih. Namun, Wamen menegaskan, penguatan industri pertambangan ke depan harus berjalan seiring dengan penggunaan energi bersih dan pengurangan emisi karbon.
Pemerintah telah menyusun peta jalan transisi energi yang diproyeksikan mampu menarik investasi hingga Rp1.682,4 triliun, sejalan dengan visi Asta Cita untuk mencapai swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan.
“Pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga memberikan penambahan ekonomi yang signifikan, antara lain mendorong investasi sekitar Rp1.680 triliun lebih, menciptakan lebih dari 700.000 lapangan kerja green job, dan mengurangi emisi sekitar 120 sampai 130 juta ton karbondioksida,” jelasnya.
Dalam konteks industri nikel, investasi ini mencakup pengembangan pembangkit EBT untuk kawasan industri, efisiensi energi smelter, hingga manufaktur komponen pendukung energi terbarukan.
Transisi energi di sektor pertambangan dan hilirisasi nikel juga diproyeksikan membuka peluang besar bagi tenaga kerja nasional. Pemerintah memperkirakan potensi penciptaan hingga 760 ribu lapangan kerja hijau, mulai dari tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, hingga industri manufaktur penunjang.
Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa dekarbonisasi industri tidak menghambat pertumbuhan, justru menjadi motor baru industrialisasi nasional yang lebih berkelanjutan.
Meski peluangnya besar, ia mengakui, tantangan utama dalam percepatan transisi energi industri pertambangan hingga industri nikel terletak pada aspek pendanaan. Proyek energi bersih masih menghadapi kendala keekonomian dan risiko investasi yang dinilai tinggi oleh lembaga keuangan.
Karena itu, pemerintah mendorong penerapan skema pembiayaan inovatif, khususnya blended finance, untuk meningkatkan kelayakan proyek.
“Sektor keuangan, bagaimana kita membuat pembiayaan hijau dengan skema blended finance yang bisa lebih menguntungkan baik bagi pelaku usaha maupun dari sektor finansial itu sendiri,” tegasnya.
Ia menekankan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN untuk mencapai target energi baru terbarukan. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, lembaga keuangan, dan investor global menjadi syarat mutlak untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan menekan risiko.
Lebih lanjut, dia menegaskan, transisi energi bersih di industri pertambangan, termasuk nikel, merupakan upaya kolektif yang membutuhkan dukungan luas, tidak hanya dari pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat.
“Ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi bagaimana kolaborasi kita bersama untuk mewujudkan kelebihan energi, daya saing global, dan juga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Dukungan masyarakat, terutama di wilayah tambang dan kawasan industri, dinilai penting untuk memastikan transisi energi berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan, Kementerian ESDM membuka ruang masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan transisi energi industri yang aplikatif dan berdampak nyata.
“Kami dari Kementerian ESDM melihat dari sisi rekomendasi apa yang bisa kita rumuskan dalam kebijakan untuk bisa kita implementasikan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” pungkasnya. Melalui strategi tersebut, pemerintah menargetkan penurunan emisi hingga 129,5 juta ton CO₂, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan industri nikel Indonesia tumbuh sebagai tulang punggung ekonomi hijau masa depan. (Shiddiq)
