Menkeu Lantik 43 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kemenkeu

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, melantik 43 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Pejabat yang dilantik terdiri atas 40 pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan tiga pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Pelantikan tersebut merupakan bagian dari rotasi jabatan untuk penguatan kinerja organisasi.

Menkeu Purbaya mengatakan, rotasi jabatan dilakukan sebagai strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan pejabat yang tepat pada posisi strategis. Dalam satu bulan terakhir, Kemenkeu telah tiga kali melaksanakan pelantikan pimpinan tinggi pratama.

“Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi, tujuannya untuk penyegaran baik pegawai maupun organisasi,” ujarnya.

Dalam arahannya, Purbaya mengapresiasi kinerja jajaran Kemenkeu yang telah bekerja dengan dedikasi dan integritas. Ia meminta para pimpinan yang baru dilantik untuk memperkuat fungsi pengawasan secara bersama dan berjenjang di masing-masing unit kerja.

Ia menegaskan pentingnya peningkatan kinerja penerimaan negara, khususnya di bidang pajak dan pengelolaan keuangan negara, guna menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks.

Menutup sambutannya, menteri yang gayanya menarik perhatian publik itu berharap seluruh pimpinan Kemenkeu di pusat dan daerah dapat terus meningkatkan kinerja organisasi demi menjaga kondisi fiskal negara.

Berikut Daftar Pejabat yang Dilantik

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

1. Nurbaeti Munawaroh sebagai Sekretaris DJP;
2. Irawan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP;
3. Eureka Putra sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP;
4. Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jakarta Khusus;
5. Heru Narwanta sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur DJP;
6. Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kakanwil DJP Jakarta Timur;
7. Hestu Yoga Saksama sebagai Kakanwil DJP Jawa Barat II;
8. Arif Yanuar sebagai Kakanwil DJP Jawa Tengah I;
9. Sekti Widihartanto sebagai Kakanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku;
10. Rosmauli sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I DJP;
11. Samingun sebagai Direktur Penegakan Hukum DJP;
12. Inge Diana Rismawanti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP;
13. Eddi Wahyudi sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP;
14. Mukhammad Faisal Artjan sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP;
15. Dwi Astuti sebagai Direktur Perpajakan Internasional DJP;
16. Kurniawan Nizar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan DJP;
17. Samon Jaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak DJP;
18. Syamsinar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia DJP;
19. R. Dasto Ledyanto sebagai Kakanwil DJP Wajib Pajak Besar;
20. Arif Mahmudin Zuhri sebagai Kakanwil DJP Jakarta Selatan I;
21. Imam Arifin sebagai Kakanwil DJP Jakarta Selatan II;
22. Ahmad Djamhari sebagai Kakanwil DJP Aceh;
23. Belis Siswanto sebagai Kakanwil DJP Sumatra Utara I;
24. Dionysius Lucas Hendrawan sebagai Kakanwil DJP Sumatra Utara II;
25. Y.F.R. Hermiyana sebagai Kakanwil DJP Riau;
26. Mekar Satria Utama sebagai Kakanwil DJP Kepulauan Riau;
27. Tarmizi sebagai Kakanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi;
28. Retno Sri Sulistyani sebagai Kakanwil DJP Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung;
29. Sigit Danang Joyo sebagai Kakanwil DJP Bengkulu dan Lampung;
30. Kindy Rinaldy Syahrir sebagai Kakanwil DJP Jakarta Pusat;
31. Yunirwansyah sebagai Kakanwil DJP Jawa Barat I;
32. Max Darmawan sebagai Kakanwil DJP Jawa Timur I;
33. Arridel Mindra sebagai Kakanwil DJP Jawa Timur II;
34. Lindawaty sebagai Kakanwil DJP Jawa Timur III;
35. Dudi Efendi Karnawidjaya sebagai Kakanwil DJP Kalimantan Barat;
36. Anton Budhi Setiawan sebagai Kakanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah;
37. Paryan sebagai Kakanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara;
38. Imanul Hakim sebagai Kakanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara;
39. Ardiyanto Basuki sebagai Kakanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara; dan
40. Judiana Manihuruk sebagai Kakanwil DJP Nusa Tenggara.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

1. Riko Amir, S.T., M.T., M.Sc. sebagai Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan serta Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara DJA;‎
2. Didik Kusnaini, S.E., M.P.P. sebagai Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DJA; dan
3. Kurnia Chairi, S.E., Ak., M.Sc. sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA.

(Lili Handayani)