NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmen pengembangan proyek hilirisasi sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hingga 2040, peta jalan hilirisasi diproyeksikan mampu menarik investasi mencapai US$618 miliar, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp235,9 miliar, nilai ekspor Rp857,9 miliar, serta membuka sekitar tiga juta lapangan kerja baru.
Komitmen tersebut, menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, diperkuat melalui kebijakan regulatif yang memberikan ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat.
“Untuk sektor pertambangan, komitmen ini diperkuat melalui UU No. 2 Tahun 2025 dan PP No. 39 Tahun 2025 yang mempermudah pemberian izin kepada BUMD, koperasi, UKM, dan organisasi masyarakat keagamaan sebagai wujud keadilan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tri dalam acara Energy Outlook 2026, yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar proyek hilirisasi nasional masih didominasi oleh sektor energi dan sumber daya alam. Dari total rencana hilirisasi, 91,7% berasal dari sektor migas dan minerba, dengan nilai investasi masing-masing mencapai Rp498,4 miliar untuk migas dan Rp63,3 miliar untuk minerba.
Kabar positif lainnya, katanya melanjutkan, adalah keberpihakan proyek hilirisasi terhadap pembangunan daerah di luar Pulau Jawa. Sebanyak 67% proyek hilirisasi diprioritaskan berlokasi di luar Jawa, termasuk lima proyek di enam lokasi di kawasan Indonesia bagian timur.
“Ini menjadi salah satu tonggak penting untuk memperkuat rantai pasok industri nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas teknologi, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” katanya.
Dirjen Minerba itu menegaskan, arah kebijakan hilirisasi sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-2 dan ke-5, yang menekankan kedaulatan dan kemandirian energi.
“Penguatan kemandirian energi terus kita lakukan melalui perbaikan tata kelola sektor energi, penguatan dialog strategis antara regulator dan industri, serta kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan sinergi yang kuat dan keberanian dalam eksekusi kebijakan, dia optimistis sektor energi akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 dan seterusnya.
“Sektor energi diharapkan mampu mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat dengan bertumpu pada kekuatan sumber daya alamnya sendiri,” tutupnya. (Shiddiq)
