NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemangkasan produksi nikel akan mempengaruhi dana bagi hasil (DBH) daerah penghasil nikel karena semakin menurun produksi, DBH produksi nikel juga akan menurun bagi daerah tersebut.
Hal itu dikatakan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson, dalam program “Squawk Box” CNBC Indonesia, Kamis (5/2/2026). Delis mengatakan, secara prinsip pemerintah daerah mendukung program-program prioritas presiden yang tujuannya untuk memperkuat pembangunan nasional. Dukungan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menyinergikan kebijakan nasional dan implementasinya di daerah.
“Ya, jadi secara prinsip, daerah mendukung program-program prioritas Bapak Presiden. Dan, tentunya, ini menjadi hal yang baik ketika kemarin dalam pertemuan di Sentul, presiden mengumpulkan seluruh Forkopimda. Bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga seluruh jajaran Forkopimda untuk menyinergikan sejauh mana program presiden dan penerapannya di daerah.” ujarnya.
Ia menjelaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, terutama terkait bagaimana memastikan pemanfaatan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar kebijakan strategis dapat berjalan efektif di lapangan.
Namun, ia menegaskan, pemangkasan produksi nikel tetap membawa konsekuensi terhadap kapasitas fiskal daerah. Penurunan produksi akan berimplikasi langsung pada DBH yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah penghasil nikel.
“Nah memang, dengan pemangkasan tadi dikatakan pemangkasan produksi nikel. Ini pastinya akan mempengaruhi, khususnya dari sektor DBH bagi daerah penghasil nikel. Karena, semakin menurun produksi, maka berarti dana bagi hasil dari produksi nikel ini juga akan menurun bagi daerah,” katanya.
Kondisi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi anggaran daerah dan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menyusun program agar tetap dapat berjalan di tengah potensi penurunan pendapatan.
Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penyesuaian kebijakan bagi hasil agar pendapatan daerah tidak ikut tergerus. Ia menilai kenaikan nilai DBH dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah penurunan produksi.
“Tapi, di satu sisi, ketika misalnya produksi ini benar-benar menurun, maka tentunya harapan kami nilai bagi hasil bagi daerah dapat dipikirkan oleh pemerintah pusat untuk bisa dinaikkan, sehingga di tengah volume yang berkurang, pendapatan daerah juga dari sektor DBH tidak berkurang,” pungkasnya. (Tubagus)
