NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pertumbuhan smelter nikel di Indonesia terus meningkat pesat, namun kemampuan pasokan bahan baku dari dalam negeri justru semakin terbatas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kelebihan kapasitas (overcapacity) smelter dan paradoks kebijakan dalam program hilirisasi nikel nasional.
Hal itu disampaikan anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah, dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani, Selasa (3/2/2026). Aqib menilai, meski hilirisasi nikel merupakan langkah strategis nasional, pertumbuhan smelter yang semakin masif perlu dicermati karena kemampuan pasokan bahan baku dari dalam negeri semakin terbatas.
“Kami memandang sebenarnya bahwa kebijakan hilirisasi nikel ini menjadi langkah strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral kita. Namun, dalam implementasinya, kami melihat adanya kecenderungan pertumbuhan smelter yang semakin masif, bahkan telah mengarah kepada overcapacity,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi pasokan nikel domestik yang terbatas membuat situasi semakin kompleks, sementara kebutuhan untuk operasional smelter terus meningkat. Ia menekankan, pentingnya data yang sinkron antara Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian ESDM agar pertumbuhan smelter tidak melampaui kemampuan bahan baku nasional.
“Bahkan sementara kemampuan pasokan bahan baku kita dari dalam negeri semakin terbatas. Nah ini perlu dicermati,” katanya.
Politisi Fraksi PAN itu juga mencatat, impor nikel Indonesia mencapai sekitar 15 juta ton per tahun. Angka ini menimbulkan pertanyaan mengapa arah perencanaan investasi hilirisasi di Indonesia menjadi tumpang-tindih: di satu sisi Indonesia penghasil nikel terbesar, tetapi smelter yang beroperasi justru masih bergantung pada bahan impor.
“Mengapa kemudian arah perencanaan investasi hilirisasi di Indonesia menjadi semacam tumpang-tindih. Di satu sisi kita penghasil nikel terbesar, tapi smelter yang beroperasi justru bergantung pada bahan impor,” tegasnya.
Kondisi ini, sambungnya, berpotensi menimbulkan paradoks kebijakan, di mana hilirisasi yang seharusnya memperkuat kedaulatan sumber daya justru bisa melemahkan posisi nasional.
“Inilah yang kemudian berpotensi, bahasa saya, paradoks kebijakan, di mana hilirisasi yang seharusnya memperkuat kedaulatan sumber daya alam, justru melemahkan. Nah, ini makanya data dari kebuatan ESDM pun mesti sinkron juga dengan yang seperti ini,” pungkasnya. (Tubagus)
