NIKEL.CO.ID, BANDUNG — Dewan Penasihat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan industri nikel, khususnya terkait pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).
Hal itu disampaikan Djoko dalam wawancara khusus dengan Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id) usai Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi Simbara Komoditas Nikel, yang digelar di Bandung, Kamis (13/11/2025).
Djoko menekankan bahwa intensitas pertemuan antara pemangku kepentingan harus ditingkatkan untuk memperkuat komunikasi dan transparansi.
“Ke depan kita perlu banyak bertemu supaya terjadi keterbukaan informasi dan menjadi tugas kita untuk menjalankan good governance, ada transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar APNI dapat memprioritaskan kebutuhan para anggota yang saat ini menghadapi banyak tantangan. Ia berharap rangkaian FGD seperti yang dilakukan di Bandung dapat memperkuat struktur organisasi APNI sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara anggota dan pemerintah.
“Mudah-mudahan dengan adanya pertumbuhan FGD seperti ini, kita bisa menyambung silaturahmi APNI yang baik dengan anggota dan membawa permasalahan mereka ke pemerintah. Semoga ada hasil positif dari diskusi ini,” katanya.
Djoko mengungkapkan, pemerintah dan APNI tengah mendorong sejumlah perbaikan pada sistem Simbara agar lebih mudah digunakan oleh seluruh pelaku usaha. Ke depan akan disusun panduan dan bimbingan teknis untuk memastikan pemanfaatan sistem berjalan optimal.
Salah satu aspek penting adalah integrasi dengan sistem pembayaran pajak melalui lembaga tunggal yang saat ini disiapkan.
“Terutama yang diperlukan dari lembaga tunggal untuk pembayaran pajak nanti, kita singkatannya LNSW (Lembaga National Single Window, red). Semoga bisa kita selesaikan bersama agar hal-hal penting lebih mudah diselesaikan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, ada tiga poin paling penting dari FGD tersebut, yakni Djoko menegaskan setidaknya tiga tujuan utama Simbara
- Menelusuri asal-usul material dalam rantai produksi dan distribusi;
- Meningkatkan pendapatan negara melalui pencatatan dan penelusuran hasil produksi yang lebih akurat; dan
- Mengontrol kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.
Selain itu, ia juga mengatakan, Simbara berperan membantu penyelesaikan berbagai persoalan keuangan yang selama ini dihadapi para pelaku usaha.
“Di sini ada kebersamaan. Semua ingin menyelesaikan permasalahan dan menjadi lebih baik dengan adanya FGD dalam menelusuri Simbara,” ujarnya.
FGD Simbara di Bandung dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor pertambangan dan pemerintah, yang fokus membahas penyempurnaan sistem digital untuk memastikan tata kelola mineral dan batu bara yang lebih transparan dan akuntabel. (Shiddiq).
