NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Program hilirisasi nikel yang digencarkan pemerintah terus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah industri. Akan tetapi, di balik capaian tersebut, pelaku usaha menilai peningkatan keterampilan (upskilling) tenaga kerja lokal menjadi langkah penting agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan lebih merata.
Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, inti dari program hilirisasi adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat. Ia mencontohkan, kehadiran pabrik-pabrik pengolahan nikel di berbagai daerah telah mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan.
“Kalau dahulu penghasilan mungkin hanya di kisaran upah minimum, sekitar lima juta rupiah, sekarang dengan adanya pabrik mereka bisa menerima hingga dua kali lipatnya. Tapi kembali lagi, yang perlu diperhatikan adalah peningkatan skill dulu,” kata Meidy, dalam program Market Share yang disiarkan melalui kanal YouTube Idx Channel, Selasa (11/11/2025).
Menurut dia, masih banyak masyarakat sekitar kawasan industri yang belum memiliki keterampilan memadai untuk menempati posisi strategis di pabrik, sehingga mereka cenderung hanya bekerja di level bawah. Kondisi ini juga kerap memicu kecemburuan terhadap tenaga kerja asing yang dinilai memiliki kompetensi lebih tinggi.
“Mereka sering berpikir, loh, ini kan bisa saya lakukan, kenapa dipakai orang asing?’. Nah, ini persoalannya ada di skill dan informasi yang masih terbatas. Di sinilah peran pemerintah harus hadir untuk menjembatani dan meng-upgrade kemampuan masyarakat lokal,” jelasnya.
Ia juga menekankan, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal tidak hanya penting untuk pemerataan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan industri hilirisasi.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya mitigasi dan transparansi dalam rantai pasok industri nikel. Menurutnya, pelaku industri perlu memastikan keseimbangan antara produksi nasional dengan permintaan global agar tidak terjadi ketimpangan pasar.
“Yang kedua adalah mitigasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kita harus melihat dampak signifikan yang terjadi terhadap masyarakat sekitar. Kemudian, kita juga perlu bicara tentang transparansi rantai pasok dan kesiapan sertifikasi ESG (environment, social, governance) karena pasar global saat ini menuntut hal itu,” ujarnya.
Indonesia, sambungnya, ke depannya juga perlu melakukan diversifikasi ekonomi di daerah tambang agar ketergantungan terhadap sektor nikel dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat tetap berkelanjutan.
“Jangan sampai daerah penghasil nikel nanti justru kosong setelah sumber daya habis. Kita harus pikirkan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi anak cucu kita,” pungkasnya. (Uyun)
