NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menunjukkan capaian positif dalam realisasi investasi nasional.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Keminhil/BKPM) mencatat peningkatan investasi sebesar 13,7% pada periode Januari–September 2025 atau setara Rp1.400 triliun, mencapai sekitar 75% dari target tahunan Rp1.900 triliun.
Hal itu terungkap dalam forum ekonomi “Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia: Resilensi Ekonomi Domestik sebagai Pondasi Menghadapi Gejolak Dunia” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bekerja sama dengan CNBC Indonesia, di Menara Bank Mega Jakarta, Rabu (28/10/2025). Acara tersebut menghadirkan Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, dan pengamat ekonomi senior Indef, Aviliani.
Aviliani menegaskan bahwa forum tersebut digelar untuk menilai capaian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam empat kluster kebijakan ekonomi, salah satunya hilirisasi.
“Kita ingin mendengar apakah realisasi program dalam satu tahun ini sudah tercapai dan apa strategi ke depan karena masyarakat dan dunia usaha ingin tahu kebijakan apa yang memungkinkan mereka berkontribusi,” ujarnya.
Ia menyoroti peningkatan investasi yang cukup signifikan, tetapi juga mengingatkan pentingnya memperhatikan isu ketenagakerjaan dan lingkungan di tengah dorongan hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan baja.
“Kalau kita bicara sumber daya alam, ini padat modal. Maka, kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pencapaian target net zero emission yang sering ditekankan presiden,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wamen Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi kini menjadi pilar utama strategi ekonomi nasional. Berbeda dengan periode sebelumnya, pemerintahan saat ini telah menempatkan hilirisasi sebagai nomenklatur resmi dalam struktur kementerian.
“Kalau dulu hilirisasi hanya jadi konteks, sekarang menjadi nomenklatur dalam kementerian. Karena itu, kementerian kami kini bernama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang juga mengemban fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal,” jelas Todotua.
Ia menegaskan, hilirisasi memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun mendatang, dengan investasi menyumbang 26–30% dari total pertumbuhan.
“Selama dua periode pemerintahan terakhir, realisasi investasi mencapai Rp9.200 triliun. Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen, kami ditugaskan merealisasikan investasi sebesar Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” paparnya.
Ia menambahkan, tahun lalu target realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun telah terlampaui dengan capaian Rp1.714 triliun. Tahun ini, target dinaikkan menjadi Rp1.905 triliun dan hingga kuartal III sudah tercapai sekitar 75%.
Dari sisi sebaran wilayah, kontribusi investasi di Jawa mencapai 51%, sedangkan luar Jawa 48%, menunjukkan peningkatan pemerataan. Sektor yang paling dominan masih berasal dari komoditas nikel, tembaga, bauksit, dan baja.
Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara swasta, BUMN, dan koperasi dalam pengembangan industri hilir agar menciptakan nilai tambah di dalam negeri serta membuka lapangan kerja baru.
“Hilirisasi ini bukan sekadar menambah nilai ekonomi, tapi juga bagian dari strategi kedaulatan ekonomi. Kita ingin membangun competitiveness dan sustainability tanpa menciptakan ketergantungan baru,” tegasnya.
Forum diskusi Indef tersebut menjadi ajang refleksi dan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Dengan peningkatan investasi yang signifikan dan fokus pada hilirisasi, pemerintah optimistis dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Shiddiq)
