NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah saat ini tengah mempercepat proses perizinan tambang sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional yang diperkirakan hanya bertahan 25 hingga 27 tahun jika produksi saat ini tidak diatur secara tepat.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Siti S. Rita Susilawati, mengatakan, kebutuhan nikel masih sangat besar dan pemerintah kini mengambil langkah antisipatif.
“Kebutuhannya masih besar. Dengan sumber daya cadangan saat ini, pemerintah juga fokus. Cadangan kita tinggal 5,9 miliar ton. Artinya, kalau dengan tingkat produksi sekarang, habis 25–27 tahun yang akan datang,” ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret yang dilakukan ialah mempercepat masa berlaku rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sebelumnya RKAB berlaku tiga tahun, kini dipangkas menjadi satu tahun.
“Kenapa RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun? Ini dalam rangka mengatur produksi. Dengan satu tahun kita memastikan bahwa produksi itu bisa kita atur,” jelasnya.
Menurut Rita, begitu Sesditjen Minerba ini biasa disapa, pengetatan periode RKAB juga menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga kontrol terhadap pelaku usaha. Selain pengaturan produksi, pemerintah juga menekankan pentingnya eksplorasi untuk keberlanjutan pasokan.
“Kalau kata pemerintah itu, kita kan untung sedikit, tapi kita pegang power. Tapi, kalau kita banyak, ya gimana? Jadi ini cara agar tetap terkontrol. Eksplorasi itu penting untuk bisa berkelanjutan. Eksplorasi harus ditingkatkan. Kalau enggak, sumber dayanya akan habis,” lanjutnya.
Ia menambahkan, Indonesia masih memiliki potensi besar yang harus digarap lebih serius. Namun demikian, realisasi proyek pengembangan tambang dan hilirisasi masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama di sektor pembiayaan.
“Kita punya masih banyak, 193 juta ton sumber daya. Artinya bisa kita singkatkan, ini salah satu upaya juga dari pemerintah,” tegasnya. (Uyun)
