NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Era digital dinilai memberi peluang besar bagi perusahaan, termasuk skala kecil, untuk menunjukkan komitmen pada standar environment, social, and governance (ESG), tetapi transparansi yang ditawarkan digitalisasi juga membawa risiko yang harus diantisipasi oleh pelaku usaha.
“Era digital ini sangat luxurious bagi perusahaan-perusahaan kecil. Saya pernah berbicara di World Mining Congress, mereka mendorong kita melakukan digitalisasi untuk menyampaikan hal-hal yang kita capai,” ujar Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno, di Kumparan Green Initiative Conference 2025, Kamis (18/9/2025).
Meski begitu, ia mengingatkan agar perusahaan berhati-hati dalam memanfaatkan digitalisasi. “Keterbukaan itu kadang-kadang menyinggung orang lain. Tujuan kita bukan menunjukkan reputasi perusahaan, tetapi memberikan informasi bahwa kita sudah mencapai berapa tingkat ESG. Ada yang tidak suka, sehingga pencitraan lewat digitalisasi perlu dilakukan dengan sangat hati-hati,” katanya.
APNI telah mendorong penerapan standar ESG yang sesuai konteks Indonesia. Pada Juni lalu, APNI merumuskan usulan tim ESG nasional yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, Kemendag, serta Kemenperin.
“Kenapa kementerian-kementerian ini kami libatkan? Karena, RKAB tambang itu harus diawasi oleh bapak-bapak ini. Kontrolnya di sana. Tapi, kalau rapat RKAB, yang hadir hanya ESDM karena dia kementerian teknis; sedangkan yang lain sering tidak bersedia datang,” jelas Djoko.
Menurut dia, ketidakhadiran instansi terkait justru membuat persoalan mendasar di sektor hulu tambang tidak tertangani dengan baik.
“Ini sering menyinggung beberapa lembaga. Padahal, sebenarnya kita ingin menyampaikan ESG itu secara digital, seperti yang sudah dilakukan perusahaan besar melalui sustainability report,” tambahnya.
Penerapan ESG di era digital, katanya menegaskan, harus dilihat sebagai bagian dari transparansi sekaligus strategi keberlanjutan perusahaan, bukan sekadar formalitas. (Uyun)
