NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan pentingnya hilirisasi mineral, khususnya nikel, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) nasional bertajuk “Penguatan Praktik ESG melalui Pengembangan Sertifikasi Keberlanjutan pada Sektor Pertambangan dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar Internasional”, yang digelar di Ruang Sarulla, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Yuliot menekankan, integrasi sektor pertambangan dengan ekosistem industri kendaraan listrik merupakan kunci efisiensi dan peningkatan nilai tambah nasional.
“Kalau industri tambang dan materialnya kita dekatkan dengan ekosistem industri kendaraan itu sendiri, maka akan terjadi efisiensi produksi yang luar biasa. Produk-produk yang kita hasilkan akan memiliki daya saing tinggi,” ujarnya.
Menurut Wamen, daya saing tersebut akan menjadi katalis bagi peningkatan investasi di sektor hilirisasi mineral. Pemerintah juga telah menyusun skema percepatan realisasi dan pertahanan energi nasional melalui prosedur yang mempermudah pelaku usaha dalam pengambilan keputusan investasi.
“Kita siapkan 18 proyek strategis dengan potensi investasi yang sempat tertunda mencapai Rp500 triliun. Prosedur yang disederhanakan akan mempercepat realisasi investasi,” tambahnya.
FGD tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat implementasi environment, social, and governance (ESG) di sektor tambang. Pemerintah, ungkapnya, telah merevisi regulasi melalui UU No. 2 Tahun 2025 yang memperkuat ketentuan keberlanjutan, seperti kewajiban pemulihan lingkungan pascatambang dan program pemberdayaan masyarakat (PPM) sekitar.
“UU ini mengatur jaminan reklamasi, tanggung jawab sosial, dan pemeliharaan lingkungan. Semua dirancang untuk memastikan kegiatan tambang dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain aspek lingkungan dan sosial, tata kelola pertambangan yang baik atau good mining practice (GMP) juga ditegaskan. GMP mencakup standar teknis, konservasi sumber daya, keselamatan kerja dan operasi, serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan.
Lebih lanjut, Wamen yang mengawali kariernya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1988 ini menyoroti pentingnya sertifikasi standar dan sistem perizinan berbasis risiko, sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem ini membagi perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, dari rendah hingga tinggi, untuk mempercepat proses perizinan dengan tetap menjamin aspek keselamatan dan keberlanjutan.
“Tren global saat ini menuntut adanya sertifikasi, seperti green product, green energy, dan good mining practice. Ini menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan daya saing dan menguasai rantai pasok global,” jelasnya.
Sebagai bagian dari komitmen menuju Net Zero Emission 2060, pemerintah mendorong transisi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan dan daur ulang sumber daya mineral.
Ia berharap FGD tersebut memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Semoga diskusi ini membawa manfaat besar bagi pembangunan bangsa. Mari kita wujudkan pengelolaan tambang yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Shiddiq)
