NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Filipina tengah menggulirkan sejumlah perubahan besar dalam sektor pertambangan nikel, termasuk revisi regulasi fiskal yang menyasar industri pertambangan logam.
Hal ini disampaikan oleh Vice President Nickel Asia Corporation, Andre Mikael, dalam paparannya bertajuk “The Philippines Nickel Ore Landscape: Outlook, Global Supply Chain Role, and Export Ban Impact” pada hari kedua konferensi Indonesia Critical Mineral (ICM) 2025, yang digelar di Hotel Pullman Jakarta Indonesia, Rabu (4/6/2025).
Menurut Andre, revisi besar-besaran terhadap Metalik Mining Act sedang dalam tahap pembahasan oleh Senat dan Kongres Filipina.
“Regime fiskal baru ini masih dalam tahap deliberasi di dua rumah legislatif kami. Jika disetujui, aturan tersebut akan berlaku selama lima tahun sejak efektif diundangkan,” ujarnya.
Salah satu poin penting dari perubahan regulasi ini adalah insersi (menyisipkan) uang ekspor yang ditugaskan, yang artinya pendapatan ekspor dari nikel akan dikenakan pungutan tertentu. Selain itu, ada pembahasan mengenai new mineral money scheme serta kebijakan eksplorasi terhadap wilayah-wilayah mineral baru di luar daerah yang sudah berkembang.
Namun, proses reformasi ini dihadapkan pada dinamika kebijakan lokal, salah satunya adalah moratorium 50 tahun atas aplikasi izin pertambangan baru di Provinsi Palawan.
“Moratorium ini memang membatasi pengajuan izin baru, namun tidak menghentikan operasi tambang yang sudah berjalan,” jelas Andre.
Ia juga menyoroti adanya peluang untuk meninjau kembali moratorium tersebut seiring dengan perubahan politik lokal pasca pemilu terakhir.
“Ada pemerintahan baru yang mungkin lebih pro-terhadap pertambangan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk membuka kembali diskusi mengenai moratorium Palawan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andre menyampaikan bahwa Republic Act 7942 atau Philippine Mining Act of 1995 masih menjadi dasar hukum utama, meski saat ini ada perdebatan mengenai dominasi pemerintah lokal dalam menentukan izin dan operasi pertambangan. “Ada kecenderungan beberapa pemerintah lokal mencoba menghentikan operasi tambang dengan ordinansi daerah. Tapi hukum nasional masih memberikan prioritas pada kebijakan pusat,” tegasnya.
Di tingkat nasional, Andre juga mengungkapkan adanya perombakan struktur kepemimpinan di sektor energi dan sumber daya alam.
“Departemen Energi dan Sumber Daya Alam Filipina mengalami perubahan, di mana Sekretaris sebelumnya, Tony Yudof, kini dipindahkan menjadi Sekretaris Energi,” ungkapnya.
Presentasi Andre menyoroti posisi strategis Filipina dalam rantai pasok global nikel, terutama di tengah meningkatnya permintaan untuk baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau. Namun, ia menekankan bahwa kepastian regulasi dan dukungan kebijakan menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan industri nikel Filipina. (Shiddiq)
