NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen untuk memodernisasi layanan pelabuhan melalui digitalisasi sistem Inaportnet. Sebanyak 264 pelabuhan di Indonesia sudah terintegrasi dalam Inaprotnet.
Kepala Subdirektorat Sistem Informasi & Sarana Prasarana Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, Kurniawan, S.E., M.Si., menegaskan hal tersebut saat memaparkan materi berjudul “Peningkatan Konektivitas, Aksesibilitas, dan Pelayanan di Bidang Angkutan Laut”, pada Training to Miners (TTM) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
“Hari ini kita menyamakan persepsi mengenai Inaportnet sebagai sistem untuk memantau proses kedatangan dan keberangkatan kapal secara digital di seluruh pelabuhan di Indonesia,” kata Kurniawan di hadapan 111 peserta TTM.
Menurutnya, Inaportnet, yang telah diterapkan di 264 pelabuhan di Indonesia sejak diluncurkan pada 2016, memungkinkan pemantauan yang akurat dan terintegrasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan Inaportnet tidak ada lagi proses tatap muka, semua sudah terdigitalisasi. Pengguna bisa mengajukan proses kedatangan dan keberangkatan kapal tanpa harus datang ke kantor pelabuhan,” ujarnya.
Sistem ini mendukung transparansi dalam proses pelayaran. Setiap kapal yang datang maupun berangkat tercatat dalam sistem.
“Kapal yang datang melalui Inaportnet akan terpantau rutenya, dari pelabuhan asal hingga tujuan. Semua terintegrasi dan bisa diakses oleh pihak terkait,” tambahnya.
Namun demikian, dalam penerapannya, Kurniawan mengakui adanya tantangan, terutama terkait teknis operasional. Pemerintah telah mengantisipasinya dengan menyediakan tim pemeliharaan yang siaga 24 jam.
“Kami punya tim yang siap membantu kapan saja. Jika ada laporan masalah, kami langsung respons cepat, meski seringkali hanya isu minor. Ada juga grup komunikasi yang memudahkan koordinasi untuk solusi cepat,” ungkapnya.
Sejak 2016, sistem Inaportnet terus dikembangkan, dengan jumlah pelabuhan yang terhubung meningkat dari 44 pelabuhan hingga mencapai 264 pelabuhan pada 2023. Proses panjang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung digitalisasi sektor maritim untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi dalam pelayanan pelabuhan.
Dia juga menekankan pentingnya edukasi bagi para pengguna sistem agar pemahaman teknis mereka terus meningkat.
“Ke depan, kami berharap waktu pelatihan bisa diperpanjang agar para peserta lebih memahami proses teknis kedatangan dan keberangkatan kapal melalui Inaportnet secara mendalam,” jelasnya.
Dengan adanya Inaportnet, pemerintah berharap mampu menciptakan ekosistem pelabuhan yang lebih transparan, efisien, dan modern. Sistem ini tidak hanya membantu para stakeholder di seluruh Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. (Shiddiq/Lily)
