NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Komisi Vll DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2025 sebesar Rp9,38 triliun.
Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi Vll DPR RI, dengan agenda pertama, penetapan asumsi dasar sektor esdm Rapbn Tahun 2025 dan kedua, Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, di Gedung DPR-RI, Senayan Jakarta, pada Rabu, (19/6/2024).
Dalam raker tersebut, Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengucapkan apresiasinya kepada Komisi Vll DPR RI yang telah menyetujui usulan pagi indikatif Kementerian ESDM untuk tahun 2025.
“Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu anggota Komisi VII yang telah menyepakati asumsi dasar sektor ESDM untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 dan RKAKL tahun 2025,” kata Arifin dalam keterangan pers Kementerian ESDM, Kamis (20/6/2024).
Dia melanjutkan, Kementerian ESDM akan menindak lanjuti usulan, kritik dan saran dari Komisi Vll untuk memperbaiki permasalahan yang disampaikan.
“Kami telah memperhatikan seluruh masukan dari Bapak/Ibu sekalian selama melakukan pembahasan dan akan segera kami tindaklanjuti agar seluruh permasalahan yang kita bahas hari ini dapat kita selesaikan untuk memberikan solusi yang terbaik,” lanjutnya.
Menurutnya, Kementerian ESDM juga telah melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan catatan Komisi VII DPR RI terkait program-program yang menyentuh dan memberikan dampak langsung pada masyarakat.
“Diantaranya seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Pembangunan Penerangan Jalan Umum – Tenaga Surya (PJU-TS), serta paket Konverter Kit (Konkit) untuk nelayan dan petani,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Kementerian ESDM melalui pagi indikatif tahun 2025 telah mengalokasikan usulan rencana anggaran untuk infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat, diantaranya adalah sebanyak 5.000 paket konkit untuk nelayan dan petani, program BPBL untuk 130.000 Rumah Tangga, Pembangunan PJU-TS sebanyak 10.000 unit.
“Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak tiga unit, PLTM sebanyak 1 unit (skema multi years contract), serta pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang Tahap II dan Duri-Sei Mangkei (skema multi years contract)” ungkapnya.
Arifin dalam raker sebelumnya, pernah menyampaikan, terkait kesepakatan rincian pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun 2025 per unit adalah sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp553,65 miliar, Inspektorat Jenderal Rp138,6 miliar, Ditjen Migas Rp4,84 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan Rp496,05 miliar.
“Ditjen Minerba Rp735,95 miliar, Setjen DEN Rp63,77 miliar, BPSDM ESDM Rp617,90 miliar, Badan Geologi Rp929,61 miliar, BPH Migas Rp254,29 miliar, Ditjen EBTKE Rp657,02 miliar, dan BPMA Rp92,12 miliar,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dan Ketua Raker, Eddy Soeparno, menyampaikan permintaannya kepada Kementerian ESDM untuk menyelesaikan program-program tahun anggaran 2024 pada tahun ini juga.
“Komisi VII mendesak Kementerian ESDM untuk merealisasikan program tahun anggaran 2024 paling lambat Bulan Desember 2024,” tegas Eddy.
Menurutnya, program-program yang telah direncanakan dan sedang dijalankan selama ini harus dituntaskan terutama yang berkaitan dengan masyarakat langsung.
“Khususnya untuk program yang bermanfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya. (Shiddiq)
