NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Lelang tiga Blok Tambang Nikel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mengutamakan kepentingan pengusaha daerah sebagai cermin kepentingan nasional.
Hal ini sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Senin (22/4/2024), terkait tiga blok tambang nikel yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pemerintah harus memprioritaskan kepentingan daerah atau nasional dibandinkan kepentingan asing dalam acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) di Makassar pada Minggu (21/4/2024).
“Harus diutamakan pengusaha di daerah,” ujar JK dalam acara tersebut.
Menurutnya, prioritas utama kepada pengusaha daerah nantinya akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada daerah sehingga daerah akan turut berkembang pesat kedeapannya.
“Supaya daerah itu berkembang, harus diutamakan (pengusaha daerah). Kalau tidak, diambil China lagi, apa gunanya? Harus sesuai UUD 1945 Pasal 33,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, untuk memajukan Sulsel ada dua upaya yang harus dilakukan yang pertama, memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya dan kedua, memajukan sumber daya manusianya.
“Ada beberapa negara yang kaya sumber daya alam tapi miskin. Tapi ada negara tidak ada sumber daya alam, tapi kaya sumber daya manusianya, seperti Jepang, tidak ada batubara, nikel. Singapura, tidak ada apa-apanya tapi maju,” jelasnya.
Ketiga blok tersebut yaitu Blok Bulubalang, Lingke Utara, dan Pongkeru, dan semua blok itu berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Smentara, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menyampaikan bahwa lelang dilaksanakan secara tertutup (close bidding) pada aplikasi WIUP/WIUPK.
“Lelang dilakukan dilakukan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta, dilakukan secara daring pada aplikasi lelang WIUP/WIUPK secara tertutup,” kata Agus dalam keterangan pers Kementerian ESDM, Kamis (18/4).
Dia menjelaskan, lelang prioritas dilaksanakan karena penawaran terhadap Blok Bulubalang, Lingke Utara, dan Pongkeru tersebut dinyatakan tidak terpenuhi. Pada waktu sebelumnya ketiga Blok ini telah ditawarkan secara prioritas kepada BUMN dan BUMD.
“Selanjutnya, tiga Blok Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tersebut akan dilaksanakan secara prioritas kepada BUMN ataupun BUMD yang sebelumnya telah menyatakan minat untuk mengelolanya,” jelasnya.
Perlu diketahui bahwa sebelumnya PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) bersama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah menyatakan minatnya untuk mengelola tiga blok tersebut. Untuk hal ini, Menteri ESDM, Arifin Tasrif telah memerintahkan untuk dilakukan koordinasi pemberian WIUPK antara BUMN dan BUMD melalui surat No. T-70/MB.04/MEM.B/2023 tanggal 4 September 2023, hal Koordinasi Pemberian WIUPK Blok Bulubalang, Lingke Utara, dan Pongkeru dalam waktu 60 hari untuk berkoordinasi.
Keduanya mengajukan pembentukan badan usaha patungan, namun gagal terbentuk dan permohonan perpanjangan waktu proses untuk pembuatan usahan patungan itu ditolak oleh Kementerian ESDM. (Shiddiq)
