NIKEL.CO.ID, AS- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, AS, Senin (13/11/2023).
Adapun salah satu agenda pertemuan tersebut yaitu membahas impor produk turunan nikel dan mineral yang digunakan kendaraan listrik dari Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap agar produk tersebut tidak dikucilkan AS.
Dikutip dari lama CNN Indonesia, seorang sumber yang mengetahui pertemuan tersebut mengatakan AS masih mengkhawatirkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia.
Disisi lain, Biden diketahui tengah mengkaji bagaimana kesepakatan tersebut bisa berjalan. Ia akhirnya merencanakan untuk dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan anggota parlemen dan kelompok buruh AS dalam beberapa minggu mendatang.
“Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kami dapat secara resmi mengumumkan perundingan mengenai kemitraan mineral penting,” kata sumber tersebut, Senin (13/11/2023).
Indonesia merupakan pemilik cadangan bijih nikel terbesar dunia. Jokowi ingin mengembangkan rantai pasokan kendaraan listrik untuk memanfaatkan cadangan nikel yang sangat besar tersebut.
September lalu, pemerintah Indonesia melobi AS untuk memulai diskusi mengenai kesepakatan perdagangan mineral penting, agar ekspor mineral dari Tanah Air tidak ‘dikucilkan’ AS melalui UU Inflation Reduction Act (IRA).
Sumber Reuters lain menyebut pemerintahan Biden juga sedang mendiskusikan cara untuk mendapatkan nikel Indonesia, tetapi diproses di Tiongkok untuk menerima kredit IRA.
Satu-satunya tambang nikel di AS akan ditutup dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, negara tersebut tidak memiliki pabrik peleburan nikel sehingga menjadi ganjalan cita-cita Biden menjadikan AS sebagai pemimpin dalam manufaktur kendaraan listrik.
Pemerintah Bidan tahun lalu memberikan hampir US$115 juta kepada Talon Metals (TLO.TO), untuk mendanai sebagian pabrik pemrosesan nikel di North Dakota, yang akan memasok Tesla Inc (TSLA.O).
Talon sedang mencari izin untuk usulan tambang nikel di Minnesota, namun mendapat tentangan dari masyarakat adat. (Lili Handayani)
