NIKEL.CO.ID–13 Oktober 2023. PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) mengadakan Forum Group Discussion Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Skema Penyelesaian Konflik Tenurial Dalam Wilayah PPKH PT Vale”. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, di Hotel Claro, Makassar, Rabu (11/10/2023).
FGD ini diadakan dalam rangka membuka ruang dialog bersama Masyarakat di Tanamalia, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sebelumnya, masyarakat dari Tanamalia menolak perluasan tambang nikel milik PT Vale karena dikhawatirkan akan mengancam kehidupan mereka dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti dilansir dari Republika pada 18 Juli 2023.
Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial Walhi Sulsel, Padli Septian, mengatakan, “Tanpa kegiatan pertambangan, masyarakat setempat sudah hidup dengan cukup. Masyarakat khawatir dan prihatin dengan eksplorasi tambang yang dapat mengganggu aktivitas mereka secara langsung maupun tidak langsung.”
Namun, berdasarkan penuturan dari Ketua DPRD Lutim, Aripin, “Kita harus tahu bahwa PT Vale telah membantu masyarakat Loeha Raya sejak 2001 melalui dana CSR. Bantuan diberikan kepada petani lada seperti pengadaan pupuk, sehingga perekonomian masyarakat mulai membaik.
Sebelum PT Vale memberikan bantuan kepada masyarakat, rumah di Loeha Raya masih dalam kawasan hutan lindung, namun berkat bantuan PT Vale lahan perumahan masyarakat bisa keluar dari kawasan hutan lindung. Sehingga saya ingin menyampaikan, bahwa PT Vale sangat berjasa bagi Loeha Raya,” katanya.
FGD ini adalah bagian dari upaya PT Vale untuk mewujudkan komitmen dari salah satu nilai dan perilaku utama perseroan, yaitu menghargai bumi dan masyarakat, dengan mendengarkan dan melibatkan masyarakat luas secara aktif dalam dialog terbuka dan transparan.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional dan Sekaligus Sekretaris Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Bambang Hendroyono, Direktur Penanganan Konflik Tenure dan Hutan Adat, Muhammad Said, Social Safeguard Specialist, Dr. Rimun Wibowo, Jaksa Fungsional Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI, Dr. Muhammad Ibnu Fajar Hakim, Ketua Departemen Kehutanan Unhas, Dr. Syamsu Rijal, Komisioner Komnas HAM, Dwi Hartono, Associated Program For International Law, Henry Tomas Simarmata, Kepala Deputi 2 Kantor Staf Presiden (KSP)/ Mantan Direktur WALHI Nasional, Abetnego Tarigan, Kordinator Hubungan Mineral Kementeruan ESDM, Imam Bustam, Bupati Luwu Timur, Budiman, Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin, Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Siddik BM, Aktivis Perempuan Sulsel, Emma Husain, Kepala Desa di 5 Desa Loeha Raya, Perwakilan LSM Yayasan Bumi Sawerigading, Presidium Forum Masyarakat Petani Loeha Raya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda Loeha Raya.
