NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pengusaha smelter di Indonesia meminta pemerintah menunda dan mengevaluasi rencana pengenaan bea keluar pada produk hilirisasi nikel, termasuk nickel pig iron (NPI).
Mereka menilai kebijakan tersebut berisiko menekan kinerja industri yang saat ini sudah menghadapi tekanan tinggi akibat kenaikan biaya produksi, lonjakan harga energi global, dan ketergantungan pada bahan baku impor seperti sulfur.
Ketua Umum (Ketum) Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menyebutkan, lonjakan harga minyak dan batu bara telah mendorong biaya operasional smelter, terutama fasilitas high pressure acid leaching (HPAL) yang sangat bergantung pada bahan baku impor.
“Komponen biaya sulfur untuk operasional fasilitas smelter HPAL kini mencapai 30–35%, naik dari sebelumnya sekitar 25%,” kata Arif melalui keterangan tertulis yang diterima Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id), Senin (6/4/2026).
Menurut dia, gangguan logistik global juga meningkatkan risiko keterlambatan pengiriman dan kenaikan biaya distribusi karena sebagian besar pasokan sulfur Indonesia berasal dari Timur Tengah.
Menghadapi tekanan ini, pengusaha smelter menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah. Mereka menekankan perlunya kebijakan yang adaptif, pasokan bahan baku yang memadai, dan dukungan fiskal agar hilirisasi nikel dapat berjalan efektif.
Beberapa masukan pengusaha kepada pemerintah sebagai berikut.
- Menyesuaikan kebijakan secara responsif terhadap dinamika global, khususnya terkait energi dan rantai pasok;
- Meninjau kembali kuota bahan baku agar sesuai kebutuhan industri dan menjaga tingkat utilisasi produksi;
- Menunda atau mengevaluasi rencana kenaikan harga patokan mineral (HPM) hingga kondisi industri lebih stabil;
- Mengkaji ulang pengenaan bea keluar pada produk hilirisasi agar sejalan dengan agenda strategis hilirisasi nasional; dan
- Menjamin ketersediaan energi dan bahan pendukung industri, termasuk BBM, batu bara, dan sulfur, untuk menjaga stabilitas rantai pasok nasional.
Ketum FINI itu menekankan, hilirisasi tidak akan berhasil hanya dengan membangun smelter.
“Dibutuhkan kebijakan yang konsisten, pasokan bahan baku cukup, biaya kompetitif, dan dukungan fiskal. Tanpa langkah cepat dan terukur, tekanan ini berisiko menurunkan kinerja industri, mengurangi penyerapan tenaga kerja, dan melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” ujarnya.
Ia menegaskan, dunia usaha mendukungan penuh agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Akan tetapi, mereka menekankan perlunya sinergi kebijakan agar industri nikel Indonesia tetap kompetitif di tengah tekanan global yang semakin kompleks. (Shiddiq)
