NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Ketidakpastian regulasi dan pembatasan produksi di sektor mineral dan batu bara (Minerba) mendorong pemerintah untuk menekankan strategi value over volume sebagai solusi stabilisasi industri.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Sesditjen Minerba) Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati, dalam halalbihalal Energy & Mining Editor Society (E2S), di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (8/4). Menurut Rita, volume produksi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan negara.
“Oversupply justru menurunkan harga. Strategi pemerintah adalah melihat value terlebih dahulu agar produksi menjadi instrumen stabilitas dan keberlanjutan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar pengaturan jangka pendek, tetapi langkah strategis menghadapi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, perebutan mineral kritis, dan risiko rantai pasok. Penyesuaian RKAB dari tiga tahunan menjadi tahunan dirancang untuk memastikan produksi nasional selaras dengan kebutuhan domestik dan mendukung domestic market obligation (DMO).
Meski pemerintah mendorong stabilitas, banyak pelaku industri mengaku terdampak oleh kebijakan yang dianggap mendadak. Kontraktor dan investor mengeluhkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), gangguan operasional, serta kesulitan perencanaan jangka panjang akibat perubahan regulasi.
Rita—demikian Sesditjen Mineba disapa—menambahkan, keberlanjutan (sustainability) menjadi faktor kunci agar industri minerba Indonesia mampu bertahan.
“Tanpa sustainability, kita akan mudah ditekan oleh dinamika global. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menjaga nilai ekonomi saat ini, tetapi juga ketahanan bagi generasi mendatang,” ujarnya meyakinkan.
Pemerintah, sambungnya, juga menekankan digitalisasi sektor minerba melalui aplikasi MinerbaOne dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara AntarKementerian/Lembaga (Simbara), yang memungkinkan pengawasan dan transparansi rantai pasok dari hulu ke hilir.
Acara E2S ini menjadi forum penting bagi regulator, industri, dan media untuk menyelaraskan strategi menghadapi tantangan global, sekaligus menyoroti kebutuhan kepastian regulasi agar industri tetap kompetitif dan berkelanjutan. (Shiddiq)
