NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pembangunan smelter di Indonesia belum memberikan manfaat optimal bagi bangsa. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, menyoroti penguasaan industri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang masih jauh dari harapan.
“Jadi, ketika kita mencegah pemborosan sumber dalam, kita harus olah dalam negeri supaya barang itu enggak ke mana-mana. Lalu disuruhlah para pengusaha, pemegang IUP itu untuk membuat smelter. Tapi, membuat smelter itu biayanya mahal, terutama listriknya. Power plant-nya enggak ada. Panggil lagi orang Cina bikinkan di sini. Tiongkok datang bikin smelter. Smelternya milik dia,” ujarnya dalam peluncuran dan diskusi publik studi dampak industri nikel terhadap hak asasi manusia, yang diselenggarakan Komnas HAM, di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Kemudian Prof. Abrar menjelaskan adanya perubahan mekanisme pembangunan smelter. Saat ini, pembangunan smelter tidak lagi diwajibkan dilakukan oleh pemegang izin tambang, seperti sebelumnya.
“Padahal dulu yang bikin smelter itu harus pemegang izin tambang. Sekarang karena tidak boleh pemegang izin tambang bikin smelter, harus dibikin oleh badan usaha, dibikinlah namanya izin industri. Makanya itu, smelter izinnya industri, tapi makanannya dari pertambangan,” katanya.
Perubahan itu tentu berdampak pada pola pengelolaan smelter. Penyerapan tenaga kerja lokal tidak tercapai, tenaga kerja asing (TKA) mendominasi, dan penguasaan teknologi di dalam negeri juga terhambat.
“Tapi, sekarang dibagi-bagi. Lahirlah smelter. Dia bawa lagi orangnya datang ke sini. TKA itu yang datang waktu zaman Covid. Itu Marowali. Bapak tahu berapa jumlah tenaga kerja asing di situ. Padahal, dulu rencananya kita yang bangun smelter supaya ada penyerapan tenaga kerja lokal. Ya kan? Tidak tercapai lagi. Yang ketiga, ahli teknologi, tidak bisa lagi ahli teknologi. Karena, yang kelola dari orangnya juga datang. Jadi, dia bawa investasi, bawa orangnya terima itu uang. Bawa orangnya dia kelola, dan sebagainya. Kita dapat apa? Kita pemasok sumber daya alam,” katanya tegas.
Guru besar kelahiran 19 April 1963 menekankan, posisi Indonesia sebagai pemasok bahan baku membuat negara kehilangan kendali atas kualitas dan manfaat dari industri smelter. Dengan demikian, meski penerimaan negara meningkat, dampak positif bagi masyarakat lokal tetap minim.
“Kalau kita kasih masuk barang di situ, misalnya nikelnya itu kadarnya 2,0. Lalu dia bilang, eh kadarnya kau punya cuma 1,5. Kita mau apa? Kalau kau tidak mau ambil, kita ditipu lagi. Jadi, yang kaya itu smelternya. Jadi, kalau penerimaan negara meningkat terhadap itu, memang benar, tetapi masyarakat tidak meningkat, malah tergusur,” tutupnya. (Tubagus)
