NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Prof. Ahmad Erani Yustika, menegaskan, pemerintah mendorong agar program hilirisasi sumber daya alam (SDA) dikelola oleh pelaku usaha nasional dan didukung pendanaan dari dalam negeri.
Pernyataan tersebut merespons anggapan bahwa manfaat hilirisasi selama ini lebih banyak dirasakan pihak luar negeri karena dominasi pembiayaan asing.
Erani menjelaskan, sejak tahap awal pelaksanaan hilirisasi, presiden telah memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut dapat dieksekusi dan dikelola oleh entitas dalam negeri. Tujuannya, agar kepemilikan dan manfaat ekonomi tetap berada di Indonesia.
“Sejak tahap pertama, arahan presiden jelas, bagaimana hilirisasi ini bisa ditangani dan dikelola oleh [pelaku] dalam negeri. Karena itu, pendanaan diharapkan juga berasal dari bank-bank dalam negeri,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menambahkan, orientasi kebijakan pemerintah menekankan keterlibatan perusahaan nasional dalam keseluruhan rantai hilirisasi, mulai dari kepemilikan, proses produksi, hingga tata kelola.
Meski demikian, Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan Universitas Brawijaya ini menegaskan, pemerintah tidak berada pada posisi untuk menentukan perusahaan maupun sumber pendanaan yang akan digunakan dalam proyek-proyek tersebut. Keputusan itu sepenuhnya merupakan ranah bisnis dari pihak pelaksana, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Kami tidak merekomendasikan perusahaan mana atau pendanaan dari mana. Itu murni keputusan bisnis. Namun mandat presiden jelas, hilirisasi harus menjadi milik nasional dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,” katanya.
Sebelumnya, muncul dorongan agar perbankan nasional, termasuk bank-bank milik negara, turut berperan lebih besar dalam pembiayaan proyek hilirisasi, terutama sejak tahap pra-studi kelayakan (pre-feasibility study) sejumlah proyek prioritas.
Pemerintah berharap, dengan peningkatan peran sumber daya dan pembiayaan domestik, program hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. (Shiddiq)
