NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Industri pertambangan, termasuk nikel, masih menghadapi tantangan dari fluktuasi harga komoditas hingga sejumlah kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo), Bambang Tjahjono, saat membacakan paparan dalam acara Indonesia Mining Outlook 2026 di Four Season Hotel, Jakarta, awal bulan ini.
Menurut Bambang, banyak kontraktor tambang besar telah mengadopsi teknologi, seperti sistem manajemen armada untuk meningkatkan efisiensi. Namun, investasi teknologi yang mencapai jutaan dolar itu belum sepenuhnya mampu menekan biaya operasional.
“Banyak kontraktor besar sudah menggunakan teknologi seperti fleet management system dengan investasi jutaan dolar, tapi itu belum bisa menyelesaikan persoalan biaya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penentuan pajak alat berat yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan harga pasar.
“Penentuan harga pajak seharusnya berdasarkan harga pasar umum, tapi pemerintah biasanya hanya menurunkan sekitar 10% setiap tahun,” katanya.
Selain itu, ia mengkritik kebijakan biodiesel yang dinilai lebih menekan pengguna dibanding produsen. Peningkatan campuran biodiesel sebaiknya dilakukan bertahap dengan memperhatikan kualitas bahan bakar.
“Jangan mimpi setiap tahun naik 10%. Mau B40 atau B50 silakan, tapi kualitasnya harus diperbaiki dulu,” ujarnya.
Satu hal yang juga disinggungnya adalah rencana pembatasan produksi tambang. Rencana itu, katanya menekankan, perlu dikaji lebih matang karena kontribusi Indonesia di pasar global tidak terlalu besar, sehingga kenaikan harga belum tentu terjadi.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan kesiapan pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan tambang karena adanya kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi.
“Setiap tambang harus menyetor jaminan reklamasi. Pertanyaannya, apakah UMKM sanggup menaruh dana tersebut?” tanyanya. (Shiddiq/Uyun)
