NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan India tengah mematangkan kerja sama strategis di sektor logam dan hilirisasi, termasuk pengembangan industri berbasis nikel.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
“Waktu bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Logam dari India, kami membahas banyak aspek,” ujar Yuliot.
Salah satu poin utama pembahasan adalah peningkatan kerja sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) kedua negara. Menurutnya, pada prinsipnya, kerangka kerja sama tersebut telah disetujui dan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis sebelum penandatanganan oleh tiga kementerian terkait.
“Untuk kerangka kerja sama, pada prinsipnya kami menyetujui. Nanti akan dilakukan pembahasan, penandatanganannya oleh tiga menteri,” katanya.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong investasi perusahaan-perusahaan India di Indonesia, khususnya pada industri logam dan penguatan hilirisasi.
“Kerja sama itu akan mendorong investasi perusahaan-perusahaan India untuk melakukan investasi di Indonesia, terutama di industri logam,” ujarnya.
Selain investasi, kedua negara juga membahas kelanjutan hilirisasi industri logam, termasuk pengembangan industri barang modal yang bisa dikembangkan bersama. Tak hanya itu, kerja sama juga mencakup riset dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam pemanfaatan energi pada proses industri.
“Poin ketiga, ini juga mengembangkan barang-barang modal dalam bentuk riset dan inovasi yang lebih efisien dalam penggunaan energi,” katanya.
Dalam waktu dekat, pemerintah India akan menyampaikan draf MOU untuk kemudian dikonsultasikan dengan Kementerian Luar Negeri sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat Menteri ESDM Indonesia dan Menteri Logam India.
Dalam pada itu, Wamen ESDM ini juga menyinggung pentingnya menjaga pasokan energi primer guna mendukung industri hilirisasi, termasuk nikel. Pemerintah telah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan kecukupan batu bara bagi pembangkit listrik.
Ia menegaskan, skema kewajiban mencukupi pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 30% dari total produksi batu bara pada prinsipnya mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tantangan utamanya saat ini justru kelancaran distribusi dari tambang ke pembangkit.
“Secara kebutuhan seharusnya mencukupi. Masalahnya adalah bagaimana pengiriman dari lokasi tambang ke pemangkit sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Menurut Wamen ESDM kelahiran Padang Panjang, Sumatra Barat ini, pemerintah mewajibkan pembangkit memiliki cadangan energi primer minimal 20 hari. Jika cadangan turun di bawah batas tersebut, sistem pemesanan harus segera dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan pengadaan.
“Jangan sampai pemangkit dalam negeri energi primernya terganggu,” tegasnya.
Selain batu bara, pemerintah juga memprioritaskan ketersediaan LNG dan gas pipa untuk pembangkit. Ia menambahkan, perusahaan pemegang PKP2B dan BUMN diharapkan mengoptimalkan produksi sesuai kuota 2026 guna menjamin pasokan energi domestik.
Dengan penguatan pasokan energi dan masuknya investasi baru, pemerintah optimistis program hilirisasi, termasuk komoditas nikel, akan semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri logam nasional. (Shiddiq)
