NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi nikel berbasis ekonomi hijau kian menarik minat investor asing. Upaya ini dinilai menjadi fondasi penting bagi transformasi struktur ekonomi Indonesia, dari pengekspor bahan mentah menuju pusat industri bernilai tambah tinggi yang berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, menilai, keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kemampuan Indonesia membangun ekosistem investasi yang selaras antara kebijakan pemerintah, kebutuhan industri, dan komitmen keberlanjutan.
Menurut Arsjad, pertanyaan mendasar dari investor asing bukan hanya soal ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga kapasitas Indonesia dalam mengelola investasi secara jangka panjang, termasuk kesiapan teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan kepastian kebijakan.
“Pertanyaannya selalu kembali pada kemampuan kita dalam mendukung investasi,” ujarnya pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2026, hari kedua, Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam konteks nikel, pemerintah mendorong hilirisasi melalui pembangunan smelter, industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV), hingga rantai pasok energi baru dan terbarukan (EBT). Kebijakan ini sekaligus menempatkan nikel sebagai komoditas strategis dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Pebisnis bernama lengkap Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat ini menegaskan, hilirisasi tidak akan optimal tanpa investasi besar dan pembaruan teknologi. Menurutnya, transformasi industri pertambangan membutuhkan kapital untuk mesin-mesin baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Kita membutuhkan banyak kapital untuk investasi. Bukan hanya untuk produksi, tetapi juga untuk modernisasi teknologi agar daya saing meningkat,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas nasional, baik dari sisi tenaga kerja maupun inovasi. Tanpa penguasaan teknologi dan SDM yang mumpuni, Indonesia berisiko hanya menjadi lokasi produksi, bukan pusat nilai tambah.
“Pembangunan, teknologi, dan inovasi harus berjalan bersama agar produktivitas pengusaha dan generasi muda bisa meningkat,” katanya.
Di sisi lain, ia melihat adanya perubahan paradigma pemerintah dalam memandang investasi asing. Jika sebelumnya fokus pada kebutuhan pendanaan, kini investasi dipahami sebagai kemitraan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi.
“Sekarang ketika pemerintah berbicara, yang disebut adalah investasi. Artinya, ada pemahaman bahwa investasi adalah mesin pertumbuhan,” ujarnya.
Komisari Indika Energy ini menilai kolaborasi antara pemerintah, perusahaan nasional, dan investor asing menjadi kunci keberhasilan ekonomi hijau di sektor nikel. Kemitraan ini diperlukan untuk memastikan penerapan standar lingkungan, transfer teknologi, serta keberlanjutan industri.
“Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia perlu diperlakukan sebagai mitra. Ketika ada tantangan, harus ada ruang untuk bekerja bersama dan saling mendukung,” ungkapnya.
Dengan potensi cadangan nikel terbesar dunia dan arah kebijakan yang semakin jelas, ia optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok global industri hijau. Namun, ia menekankan bahwa peluang tersebut hanya dapat terwujud jika keputusan yang diambil saat ini konsisten, terukur, dan berpihak pada transformasi jangka panjang.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintah dan perusahaan membuat keputusan yang tepat untuk mengubah dan mentransformasi ekonomi Indonesia,” pungkasnya. (Shiddiq)
