NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Indonesia perlu segera bertransformasi dari ekonomi yang bertumpu pada penambahan input menjadi ekonomi yang berbasis produktivitas untuk menjaga daya saing dan pertumbuhan jangka panjang. Isu tersebut mengemuka dalam diskusi Indonesia Economic Summit (IES) yang diselenggarakan Indonesia Business Council (IBC), di Shangri-La Hotel, Jakarta, 3-4 Februari 2026.
Deputy for Macroeconomic Development Planning Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, menegaskan, salah satu tantangan utama Indonesia saat ini adalah masih tingginya incremental capital output ratio (ICOR), yang mencerminkan rendahnya efisiensi investasi.
“Jika kita hanya menambah tenaga kerja dan modal, pertumbuhan tetap tercapai, tetapi efisiensinya rendah. Itu sebabnya ICOR Indonesia masih relatif tinggi. Pertanyaannya, bukan lagi bagaimana menambah input, tetapi bagaimana memperbaiki produktivitas,” ujar Eka Chandra, Selasa (3/2/2026).
Eka mengingatkan, pembelajaran dari negara lain menjadi kunci. Ia mencontohkan Korea Selatan yang pada 1960-an memiliki level pembangunan yang relatif setara dengan Indonesia, namun kini mampu menciptakan ribuan perusahaan global berbasis inovasi.
“Korea tidak hanya mengandalkan budaya kerja, tetapi membangun ekosistem produktivitas dan kreativitas. Ini pelajaran penting bagi Indonesia dalam lima tahun ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, partner Indonesia Government & Public Services Leader Deloitte, Sylvano Damanik, menekankan, produktivitas pada akhirnya menentukan daya saing nasional.
“Dalam jangka panjang, hampir semua indikator daya saing bermuara pada produktivitas. Seperti yang juga ditegaskan Prof. Michael Porter, ketika kita bicara kepentingan nasional, kita sebenarnya sedang bicara tentang produktivitas,” kata Sylvano.
Ia menilai, Indonesia sudah memiliki berbagai rencana induk dan komitmen kebijakan yang baik, namun implementasi lintas sektor masih perlu diperkuat.
“Produktivitas tidak hanya urusan pemerintah, tetapi dimulai dari individu, tempat kerja, perusahaan, hingga level nasional. Kolaborasi menjadi kunci,” ujarnya.
Di momen yang sama, Ketua Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, menambahkan, peningkatan produktivitas harus dimulai dari perbaikan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola di tingkat mikro.
“Data menunjukkan bahwa peningkatan kecil pada produktivitas individu dapat berdampak besar secara agregat. Dengan sumber daya yang sama, kita sebenarnya bisa menghasilkan output yang jauh lebih besar,” kata Mulya.
Menurut dia, dunia usaha siap berkontribusi, namun membutuhkan kepastian kebijakan dan regulasi yang mendukung.
Dari sisi kebijakan publik, Executive Director Prasasti Center for Policy Studies, Nila Marita Indreswarl, menyoroti pentingnya reformasi regulasi agar tidak menjadi penghambat produktivitas.
“Jika regulasi terlalu kompleks dan memperlambat proses bisnis, maka produktivitas pasti tergerus. Pendekatan perizinan berbasis risiko yang mulai diterapkan pemerintah adalah langkah maju dan perlu diperluas,” ujar Nila.
Ia menjelaskan, untuk sektor berisiko rendah, perusahaan seharusnya cukup menggunakan nomor induk berusaha (NIB) tanpa harus melalui proses perizinan yang panjang.
“Pemerintah sudah menunjukkan kemajuan, tetapi reformasi tidak boleh berhenti. Bottleneck birokrasi masih menjadi masalah serius yang perlu diselesaikan bersama,” tegasnya. Diskusi di IES–IBC tersebut menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi produktif membutuhkan upaya simultan, yakni reformasi regulasi, peningkatan kualitas SDM, serta kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tanpa pergeseran paradigma tersebut, Indonesia berisiko terjebak dalam pertumbuhan yang mahal namun kurang berkelanjutan. (Shiddiq)
