NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya peran daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari kegiatan pertambangan dan hilirisasi. Ia menyampaikan bahwa kebijakan hilirisasi ke depan perlu diarahkan agar memberikan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam.
“Hilirisasi ke depan harus berkeadilan bagi daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil, di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Ia menegaskan, hilirisasi juga harus berkolaborasi antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil tidak hanya menguntungkan investor dan pemerintah pusat.
“’Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ tidak boleh hanya jadi slogan di dinding kantor pemerintahan,” katanya mengingatkan.
Keberhasilan Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang saat ini tumbuh pesat hilirisasi nikelnya dijadikan contoh oleh Bahlil. Ia menyebutkan, tercatat pertumbuhan kedua provinsi tersebut hingga 20% berbanding jauh secara signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang menempati angka 6%.
“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan, kalau ini konsisten kita lakukan, Insyaallah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP-nya (gross domestic product, red) masuk 10 besar pada 2045,” jelasnya.
Keberhasilan dua daerah tersebut pun membuktikan jika hilirisasi mampu menjadi kunci tranformasi ekonomi nasional. Meskipun begitu, dalam proses juga harus berjalan dengen keberlanjutan dan berpihak pada masyarakat. Saat ini, pemerintah pun tengah menyusun peta jalan hilirasi pascatambang agar kehidupan ekonomi di daerah tetap berjalan bahkan setelah sumber daya alam tak lagi digali.
“Ketika tambang selesai, jangan sampai ekonomi daerahnya juga ikut selesai,” tuturnya.
Hilirisasi, katanya, bukan hanya strategi ekonomi tetapi juga bentuk nyata dari semangat keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila. Ia ingin agar masyarakat di daerah penghasil sumber daya tidak hanya menjadi penonton tetapi juga tumbuh bersama dengan kekayaan alamnya. Ia ingin Indonesia tak hanya menjadi pemasok bahan mentah dunia, namun juga rumah bagi kesejahteraan yang merata dari pusat sampai pelosok. (Uyun)
