NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Insiden kebakaran salah satu smelter di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, harus menjadi momentum untuk memperkuat standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di sektor hilirisasi mineral nasional. Hal itu ditegaskan anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, Kamis (16/10/2025).
“Hilirisasi nikel membawa multiplier effect yang besar bagi ekonomi daerah. Namun, untuk menjaga keberlanjutan industri, aspek keselamatan dan tata kelola harus ditempatkan sebagai elemen strategis, bukan pelengkap administratif,” ujar Beni.
Perkembangan pesat kawasan industri berbasis nikel, seperti Morowali, Konawe, dan Halmahera, dalam lima tahun terakhir telah meningkatkan kontribusi sektor pengolahan mineral terhadap ekspor nasional. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), nilai ekspor produk hilirisasi nikel pada 2024 mencapai lebih dari US$33 miliar. Akan tetapi, pertumbuhan investasi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko operasional dan keselamatan kerja.
Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga teknis, dan pemerintah daerah dalam memperkuat standar keselamatan yang selaras dengan praktik global. Ia juga mendorong penerapan audit K3 berkala, integrasi pelaporan insiden, serta kesiapsiagaan evakuasi darurat sebagai bagian dari tata kelola industri.
“Indonesia sedang bergerak menuju status pusat pemurnian nikel dunia. Untuk itu, industri hilir kita juga harus memenuhi parameter environment, social, governance (ESG) dan industrial safety agar kompetitif di pasar global,” tambahnya.
Ia memastikan, DPR akan mendukung penguatan kebijakan yang bersifat preventif, termasuk perlindungan tenaga kerja lokal dan pengembangan kompetensi operator industri.
“Investasi jangka panjang membutuhkan kepastian, dan kepastian itu hadir jika industri mampu menunjukkan kepedulian pada keselamatan, lingkungan, dan kualitas SDM. Ini bukan sekadar regulasi, melainkan fondasi industri yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Tubagus)
