NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Industri survei tambang di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendukung penerapan prinsip keberlanjutan dan environment, social, and governance (ESG) di sektor pertambangan.
Hal itu disampaikan Sales Manager PT Triyasa Pirsa Utama, Andry Primadi, dalam wawancara eksklusif bersama Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id) usai acara “Inovasi Alat Laboratorium & Survei untuk Menunjang Sustainability & ESG pada Industri Pertambangan” yang digelar di Hall B3, Jakarta International Expo, Rabu (18/9/2025).
Menurut Andry, peran perusahaan surveyor dalam pertambangan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan tambang tidak hanya memenuhi prinsip ESG, tetapi juga tetap sesuai dengan kewajiban hukum terhadap negara.
“Dalam pertambangan yang berkelanjutan, ESG ini peran kami sebagai surveyor atau sebagai supporting, di mana untuk memenuhi aspek-aspek pertambangan yang baik sesuai ESG, tapi tidak mengesampingkan kewajiban mereka kepada negara untuk memenuhi realitas,” ujarnya.
Dia menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan surveyor tambang di Indonesia. Pertama, kondisi geografis yang ekstrem dan vegetasi yang lemah membuat kegiatan survei di lapangan tidak mudah.
“Tantangan terbesar bagi kami adalah wilayah Indonesia yang vegetasinya lemah dengan topografi yang ekstrem. Kami harus siap dengan kondisi lapangan yang sangat beragam di Indonesia,” jelasnya.
Tantangan kedua adalah dinamika regulasi. Perubahan peraturan yang cepat menuntut perusahaan surveyor untuk terus menyesuaikan diri agar tetap independen dan kredibel.
“Kami harus selalu siap menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku supaya bisa tetap independen,” katanya.
Adapun tantangan ketiga terkait dengan kebutuhan investasi alat yang cukup mahal, namun tetap diperlukan demi mengikuti perkembangan teknologi.
“Alat-alat itu harganya mahal, tapi kami harus tetap mengikuti perkembangan. Itu juga jadi beban tersendiri bagi kami,” tambahnya.
Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pengembangan sektor pertambangan, Andry mengungkapkan bahwa sektor survei belum merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.
“Kalau ada kucuran dari pemerintah itu kan Rp200 triliun ke pengembangan, tapi sejauh ini belum ada dampaknya bagi kami. Mungkin untuk bisnis yang lain, ya. Tapi untuk surveyor, karena kami independen juga, jadi tidak ada campur tangan dari negara dalam bentuk dana,” ungkapnya.
Sebagai penutup, ia menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat memperkuat regulasi, terutama dalam hal penetapan kuota produksi tambang. Ia menilai kebijakan kuota dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
“Harapan ke depan, ya, mungkin secara regulasi dikuatkan, seperti penetapan kuota tiap tambang. Kalau tambang bisa memenuhi, ya kuotanya bisa ditambah. Karena di situ juga ada pendapatan negara,” tutupnya.
Acara ini menjadi forum penting untuk mempertemukan pelaku industri dengan inovasi alat survei dan laboratorium, sekaligus membuka diskusi terkait strategi keberlanjutan dalam pertambangan nasional. (Shiddiq)
