NIKEL.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya peran pembiayaan hijau (green financing) untuk mendukung percepatan transisi menuju industri berkelanjutan. Pasalnya, biaya proyek hijau saat ini dinilai masih relatif mahal dibandingkan dengan proyek konvensional.
“Itu justru sesuatu (produk makanan) yang di label green itu harganya lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Jadi proyek yang green itu somehow ternyata lebih mahal, sehingga yang namanya financing, supporting itu memang sangat diperlukan,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0. Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, dalam gelaran Kumparan Green Initiative Conference 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
Emmy menekankan, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat agar pendanaan hijau bisa lebih optimal dimanfaatkan oleh pelaku industri. Tanpa sinergi yang jelas mengenai peran masing-masing pihak, potensi yang ada hanya akan terhenti di atas kertas.
“Hanya saja memang speed-nya (di Indonesia) ini yang perlu dikolaborasikan, dielaborasi antara pendanaan dan juga who does what-nya ini siapa. Karena, kalau tidak diutilisasi akan sampai berapa tahun juga hanya akan sebatas potensi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pembiayaan hijau harus diarahkan untuk menekan biaya energi terbarukan maupun produk ramah lingkungan, sehingga lebih mudah diakses masyarakat luas.
“Dan bagaimana peran dari green financing untuk bisa membantu sehingga nantinya memang green energy ataupun green product ini akhirnya bisa menjadi affordable bagi sebagian besar atau bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Melalui pembiayaan hijau, pemerintah berharap proyek energi bersih dan produk ramah lingkungan dapat berkembang lebih pesat, sekaligus menjaga daya saing industri nasional di tengah tuntutan global terkait keberlanjutan. (Tubagus)
