NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Training to Miners (TTM) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) 2025, di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta, 20 hingga 22 Agustus 2025, disambut antusias para peserta yang berasal dari para pelaku industri tambang, terutama yang baru terjun di sektor nikel.
TTM APNI 2025 dirancang sebagai forum edukasi dan diskusi bagi pelaku industri tambang nikel agar lebih memahami regulasi, kebijakan pemerintah, serta tantangan terkini dalam sektor pertambangan.
Salah satu peserta, Muhammad Hilmi dari PT Cipta Tambang Abadi, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari sesi hari pertama, terutama terkait aturan penerimaan negara.
“Menurut saya acara ini sangat baik. Saya baru beberapa bulan bergabung di perusahaan tambang dan dari sini saya jadi mengerti bagaimana mekanismenya, terutama soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti. Tadi dijelaskan bahwa semua itu sudah diatur dan jelas dasar hukumnya,” ujar Hilmi saat ditemui nikel.co.id di sela-sela waktu istirahat.
Menurutnya, forum seperti TTM sangat membantu, khususnya bagi peserta yang masih awam dalam teknis maupun kebijakan pertambangan. Ia juga menilai penyelenggaraan hari pertama berlangsung interaktif dan terbuka untuk diskusi.
“Selama ini kita bingung mau tanya ke siapa. Nah, sekarang APNI memberikan forum dan narasumbernya langsung dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan praktisi seperti Prof. Irwandy Arif, Ketua Indonesia Mining Institute (IMI). Itu menurut saya sangat bagus karena membuat kami lebih terbuka untuk bertanya,” tambahnya.
Ia pun berharap kegiatan serupa bisa diadakan lebih sering dan menjadi agenda rutin APNI.
“Acara seperti ini penting, apalagi sekarang industri nikel sedang naik daun. Jangan sampai kita salah arah atau tujuan. Forum ini jadi semacam guidance bagi para pelaku usaha. Saya rasa minimal setahun sekali harus diadakan,” pungkasnya.
Acara TTM APNI 2025, sebelumnya dikenal dengan Training of Trainers (TOT) APNI ini, akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, akademisi, dan praktisi industri. (Shiddiq)
