NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pernyataan tegas dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Kamis (15/8/2025), bahwa pemerintah akan segera menertibkan praktik tambang ilegal yang selama ini merugikan negara dalam jumlah fantastis. Fokus pemberantasan ini juga mencakup upaya memberantas para beking kuat di balik bisnis haram tersebut, termasuk dari kalangan elite dan aparat.
“Setelah ini, kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dan dari 163 di antaranya, potensi kerugian negara minimal mencapai Rp300 triliun,” tegas Presiden Prabowo di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, di tulis, Selasa (19/8/2025).
Presiden meminta dukungan penuh dari seluruh elemen politik, termasuk partai-partai besar, untuk mendukung langkah ini. Ia menegaskan tidak akan memberi perlindungan kepada siapa pun yang terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk dari kalangan TNI, Polri, maupun partainya sendiri.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun – TNI/Polri atau mantan jenderal – tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo.
Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Presiden juga menegaskan bahwa tidak akan ada perlindungan istimewa bagi kader partainya sendiri. Ia bahkan mendorong agar siapapun yang terlibat segera melapor dan menjadi justice collaborator.
“Kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator. Lapor saja. Karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya dengan nada tinggi.
Untuk menghindari konflik kepentingan di daerah, Presiden juga telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri agar menggunakan pasukan dari provinsi lain dalam operasi penertiban tambang ilegal.
“Kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di daerah-daerah itu,” ucapnya.
Presiden Prabowo juga menyinggung bahwa jika rakyat kecil yang menambang, pemerintah akan memberikan solusi legal melalui pembentukan koperasi. Namun, ia mengingatkan bahwa aktivitas penambangan yang dijadikan kedok untuk penyelundupan tetap akan ditindak tegas.
“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundupkan ratusan triliun,” tegasnya.
Pemberantasan tambang ilegal ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam mempercepat investasi dan hilirisasi sumber daya alam (SDA), yang diharapkan akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas. Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR RI telah membentuk Badan Pengelolaan Investasi Danantara Indonesia, sebuah lembaga pengelola investasi nasional dengan aset dalam pengelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS.
“Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi. Alhamdulillah, tingkat pengangguran nasional saat ini berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” ujar Prabowo.
Selain penindakan tambang ilegal, Presiden juga menyampaikan komitmen untuk menegakkan hukum secara menyeluruh, termasuk melalui kenaikan gaji hakim hingga 280 persen dan upaya memberantas korupsi besar.
“Kami tidak akan segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar. Bersama TNI dan Polri, kami pastikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” pungkas Presiden.
Dengan pidato ini, Presiden Prabowo mengirimkan pesan keras bahwa era perlindungan terhadap pelaku tambang ilegal telah berakhir. Kini, langkah konkret pemerintah dinantikan untuk mengembalikan kedaulatan negara atas kekayaan alam dan memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia. (Shiddiq)
