NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam praktik pertambangan untuk mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan, efisien, dan bertanggung jawab.
Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq, dalam peluncuran proyek MAKMUR yang digelar di Jakarta.
“Penerapan praktik pertambangan yang baik dan tata kelola usaha pertambangan yang sesuai regulasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan prinsip ESG di sektor mineral dan batubara,” ujar Julian, dalam peluncuran proyek Critical Mineral Management for Sustainability (MAKMUR) oleh Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Dia menjelaskan bahwa aspek lingkungan dalam ESG mencakup penanganan perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, penggunaan air secara bijak, dan pengendalian polusi.
Di sisi sosial, ESG menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, keselamatan dan kesehatan kerja, relasi dengan masyarakat sekitar, serta penerapan inklusivitas dan keberagaman. Sedangkan dari sisi tata kelola, fokus utama adalah pada Good Corporate Governance (GCG), etika bisnis, kepatuhan hukum, serta transparansi fiskal dan pajak.
Menurutnya, praktik pertambangan yang baik juga meliputi rekayasa tambang, konservasi sumber daya, pengelolaan lingkungan, serta kegiatan reklamasi dan pascatambang. Teknologi disebut sebagai faktor kunci untuk menciptakan sistem pertambangan yang aman, efisien, dan kompetitif.
“Harapan kami, praktik good mining practice yang telah kami upayakan dapat diterapkan secara konsisten sebagai jembatan untuk membangun rantai pasok mineral yang bertanggung jawab dan sejalan dengan transisi energi global,” ungkapnya.
Pelaksanaan ESG dalam sektor pertambangan didorong melalui proyek MAKMUR, yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018, khususnya Pasal 3 Ayat 3 dan 4. Regulasi ini mengatur berbagai aspek tata kelola, seperti pemasaran hasil tambang, pengelolaan data, pengembangan masyarakat, serta pembinaan tenaga teknis pertambangan.
Peluncuran proyek MAKMUR disebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung agenda keberlanjutan global, sekaligus memperkuat posisi sektor pertambangan nasional di tengah meningkatnya permintaan terhadap mineral kritis dunia, seperti nikel dan tembaga, yang penting dalam transisi menuju energi bersih. (Shiddiq)
