NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen meningkatkan praktik environmental, social, and governance (ESG) di sektor pertambangan nikel di Indonesia. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, kepada nikel.co.id usai acara “Penyerahan Dokumen Pra Studi Kelayakan Proyek Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional” yang digelar di Gedung Sekretariat Kementerian ESDM, Selasa (22/7/2025).
“CSR terus kita tingkatkan ESG-nya, tapi poinnya memang ada upaya untuk men-downgrade Indonesia supaya nikel kita tidak laku,” ungkap Tri Winarno.
Namun, katanya melanjutkan, meskipun ada tekanan dari pihak luar yang berupaya menurunkan citra ESG industri nikel nasional, pemerintah tetap berkomitmen memperkuat standar keberlanjutan. Salah satu langkah konkretnya adalah memperketat pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
“ESG tetap kita tingkatkan, salah satunya lewat reklamasi dan pascatambang. Sekarang kita ketatkan supaya itu masuk dalam salah satu persyaratan dokumen RKAB,” ujar Dirjen Minerba itu.
Menurut dia, Kementerian ESDM saat ini tengah menekankan pentingnya integrasi aspek keberlanjutan ke dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan. Hal itu sejalan dengan strategi hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang menjadi prioritas pembangunan jangka panjang.
Acara penyerahan dokumen pra studi kelayakan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan proyek-proyek strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan hilirisasi industri dan penguatan ekosistem energi berkelanjutan. (Shiddiq)
