NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menyoroti tantangan sekaligus urgensi penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) dalam industri nikel nasional. Ia menyampaikannya dalam diskusi pleno acara China Nickel Industry Association (CNIA).
Menurut Meidy, penerapan ESG di Indonesia masih berada dalam tahap awal, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara barat, seperti di Eropa. Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran dan transfer pengalaman agar standar ESG dapat diterapkan secara menyeluruh, terutama pada sektor eksplorasi dan produksi.
“Seperti yang saya sebutkan di pembahasan sebelumnya, mengenai ESG, untuk kondisi saat ini tidak mudah. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat fokus utama adalah produksi ekonomi dan cost. Tapi, ketika kita memilih jalur ESG, itu adalah sesuatu yang berbeda,” ujar Meidy, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (13/5/2025).
Ia menekankan, Indonesia membutuhkan lebih banyak keahlian dan pengalaman dari perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ESG.
“Kita butuh lebih banyak expertise. Kita butuh lebih banyak perusahaan yang sudah melakukan ini sebelumnya di Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menyoroti bagaimana perhatian terhadap isu ESG kini semakin meningkat, khususnya dari kalangan perusahaan asuransi internasional maupun domestik.
“Banyak insurance yang datang untuk membantu. Mereka menyampaikan dampak dari proses ekonomi, terutama mengenai air dan pengelolaannya,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, APNI tengah menjajaki kolaborasi dengan berbagai institusi teknologi guna menciptakan sistem ESG yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menyesuaikan penerapan ESG dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Kami mencoba berkolaborasi dengan institusi teknologi. Apa yang terbaik untuk Indonesia? Apa yang paling mudah untuk diterapkan di Indonesia? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas ekonomi, terutama dari sisi pemerintah,” kata Meidy.
Ia juga menekankan bahwa semua pelaku industri harus tunduk pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sebagai bagian dari industri, kita hanya mengikuti regulasi. Ketika pemerintah membuat regulasi, kita harus patuh. Ini adalah situasi di Indonesia,” tutupnya. (Shiddiq/Lily)
