NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan langkah strategis Kementerian ESDM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot investasi dan hilinisasi lebih optimal.
“Hilirisasi ini harus betul-betul menjadi trigger pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah. Di mana nilai tambahnya harus betul-betul dilakukan di Indonesia,” ungkap Bahlil usai rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi di kantor kementerian ESDM, Jakarta.
Menurutnya, langkah strategis itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam merumuskan prioritas pembiayaan hilinisasi agar berasal dari dalam negeri.
“Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” ujarnya.
Kemudian, pembentukan posko satgas hilirisasi yang akan bekerja selama lima tahun kedepan. Dia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sudah membuat peta jalan dan strategi ketahanan energi Indonesia dalam sektor hilirisasi.
“Kita sudah memetakan, menyangkut dengan energi. Sesuai dengan arahan Presiden, itu kita akan mendorong kepada kedaulatan energi,” jelasnya.
Selain hilirisasi nikel, salah satu langkah strateginya adalah mewajibkan penggunaan crude palm oil (CPO), yaitu pencampuran solar dengan minyak sawit sebesar 40% atau B40 di tahun 2025 ini untuk sektor terutama industri pertambangan, mulai dari hulu-hilir.
“Kedepan akan menjadi B50. Sudah berhasil itu dalam campurannya itu ada membutuhkan metanol dan etanol. Contoh, metanol di B40 kita butuh 2,3 juta ton minyak sawit,” paparnya.
Dalam rangka mempersiapkan pemenuhan B50 kementerian akan membangun pabrik pencampuran bahan bakar B50 di Bojonegoro, Jawa Timur.
“Bahan bakunya dari gas dan etanol yang berasal dari tanaman tebu. Salah satu diantaranya akan kita buat di Jawa maupun di Merauke. Supaya betul-betul pembaurannya itu dilakukan semuanya didalam negeri,” tuturnya Bahlil.
Dia menguraikan, mengenai ketahanan energi termasuk juga gasifikasi untuk jaringan rumah tangga. Tetapi dalam RUPTL tahun 2025 sampai 2034, ditentukan sebesar 60% yang akan mendorong pembangunan energi baru terbarukan.
“Kami akan memulai, dan sudah rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir, dan kami sudah memulai,” urainya.
Hal itu, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan lebih memprioritaskan kepemilikan investasi dari dalam negeri.
“Mau tidak mau perbankan dalam negeri harus membiayai,” pungkasnya. (Shiddiq)
