NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Hilirisasi harus menjadi pemicu (trigger) untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (PHKEN) menggelar rapat perdana untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan investasi, hilirisasi, dan kedaulatan energi Indonesia.
Rapat perdana dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang ditunjuk Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai Ketua Satgas PHKEN, berlangsung hampir dua jam di di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).
“Alhamdulillah, tadi kami telah melakukan rapat perdana sekitar dua jam. Kami merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden, khususnya dalam meningkatkan investasi dan hilirisasi,” ujar Bahlil usai rapat.
Salah satu fokus utama dari Satgas ini, ujarnya menjelaskan, agar hilirisasi sumber daya alam Indonesia dapat sungguh-sungguh menjadi motor penggerak ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal, khususnya di dalam negeri. Hilirisasi, sesuai arahan presiden, harus mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, bukan hanya bagi asing.
“Hilirisasi ini harus menjadi trigger untuk pertumbuhan ekonomi. Penciptaan lapangan pekerjaan dan nilai tambah yang sesungguhnya harus ada di Indonesia. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden adalah agar pembiayaannya dilakukan di dalam negeri. Kita akan kurangi persepsi bahwa asing lebih banyak mendapatkan hasilnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, Satgas ini akan menjadi posko kerja yang akan berjalan selama lima tahun hingga menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden. Langkah pertama yang diprioritaskan adalah memastikan bahwa hilirisasi dan ketahanan energi berjalan seiring dengan penguatan kedaulatan energi Indonesia.
Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu juga memaparkan sejumlah strategi terkait ketahanan energi Indonesia, termasuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pemanfaatan energi yang lebih efisien.
“Kita sudah memetakan strategi ketahanan energi sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Salah satunya adalah mempergunakan biodiesel dengan CPO, di mana kita sudah mencapai B40 dan akan berlanjut menjadi B50 pada 2025,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk mendukung kedaulatan energi, Indonesia juga akan membangun fasilitas produksi metanol dan etanol dalam negeri.
“Misalnya, untuk produksi B40 kita membutuhkan 2,3 juta ton metanol. Kami akan membangun fasilitas ini di Bojonegoro menggunakan bahan baku gas, dan untuk etanolnya kita akan ambil dari tanaman tebu, baik di Jawa maupun di Merauke,” tambahnya.
Mengenai kebutuhan LPG, Indonesia masih mengandalkan impor yang cukup besar. Bahlil mencatat, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai 1,4 juta ton. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan impor adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur gasifikasi serta memperbesar kapasitas produksi LPG dalam negeri.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, sekitar 60% dari total proyek energi yang direncanakan akan didorong untuk pembangunan energi baru terbarukan (EBT). Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Untuk mendukung pencapaian ini, Bahlil mengungkapkan pentingnya peran perbankan dalam negeri dalam pembiayaan proyek energi baru terbarukan.
“Perbankan dalam negeri harus turut berperan dalam membiayai proyek-proyek EBT, dengan memastikan nilai tambahnya tetap ada di Indonesia. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Riset dan Teknologi untuk mewujudkan arahan ini,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menegaskan bahwa diversifikasi industri dan sektor akan menjadi salah satu fokus penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami telah rapat dengan berbagai kementerian, termasuk Menteri Kehutanan, Pertanian, Perindustrian, dan Perikanan, untuk membahas strategi yang lebih komprehensif,” tuturnya.
Sebagai langkah lanjutannya, Bahlil menyatakan bahwa Satgas ini akan bekerja lebih intensif dalam dua minggu ke depan untuk mematangkan strategi yang telah dirumuskan. Setelah itu, rencana tersebut akan disampaikan kepada Menteri Investasi, yang akan memimpin langsung bagian investasi dari Satgas.
Satgas PHKEN diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat hilirisasi sumber daya alam Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional guna mendukung kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia ke depan. (Shiddiq)
