NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan pentingnya pemberantasan penambangan ilegal (illegal mining) serta penguatan hilirisasi dan industrialisasi. Hal itu meningkatkan daya saing Indonesia.
“Penambangan ilegal harus kita berantas. Kalau tidak, maka tidak akan ketemu. Kita selalu memberikan dorongan kepada sahabat-sahabat yang di DPR, kejaksaan, KPK, dan kepolisian. Yang penting kan bagaimana playing field-nya ini transparan,” ungkap Erick dalam acara Mindialouge, diikuti Nikel.co.id, di Jakarta baru-baru ini.
Menurut menteri yang juga Ketua Umum PSSI ini, langkah pemberantasan penambangan ilegal tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri, tetapi juga untuk memastikan bahwa negara mendapatkan keuntungan dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Ia pun menekankan pentingnya transparansi dalam sektor ini untuk menghindari kemungkinan bahan baku yang digunakan oleh smelter di negara tetangga berasal dari Indonesia tanpa terdeteksi.
Hal lain yang disorot Menteri BUMN itu adalah pentingnya industrialisasi yang berkelanjutan melalui hilirisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah bagi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Namun, ia juga mengingatkan, kolaborasi antara Kementerian BUMN dan kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi, merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan hilirisasi.
“Industrialisasi di bawah hilirisasi ini harus terjadi. Tentu, ada Pak Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian RI, red) yang bisa mendorong. Kebijakan investasi dari Pak Rosan (Menkeri Investasi dan Hilirisasi, red) sangat bisa mendorong. Tetapi, di sisi lain tentu kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, juga bisa mulai menyehatkan industri yang sedang kita bangun ini di sektor pertambangan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, Indonesia perlu mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, efisiensi dan transparansi menjadi kunci. Hal itu juga tercermin dalam upaya BUMN untuk meningkatkan efisiensi di semua lini.
“Kalau ditanya Pak Prabowo maunya 8%, artinya kita harus lebih efisien. Lebih efisien, lebih dihitung, sekarang semua kementerian dikoreksi, perjalanan dinas semua dikoreksi begini-begini, ya itu bagian dari efisiensi,” katanya.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Erick menyoroti bahwa selama lima tahun terakhir, Kementerian BUMN telah berhasil meningkatkan efisiensi dan memberikan kontribusi signifikan, termasuk dari sektor perusahaan BUMN. Sebagai contoh, dia menyebutkan keberhasilan dividen BUMN yang meningkat pesat, yang menunjukkan kemajuan positif.
“Deviden BUMN jump up, kemarin kita udah closing Rp85,5 triliun. Kita start dari Rp13 triliun dulu deviden,” ujarnya menambahkan bahwa kontribusi BUMN dalam pajak, PNBP, dan dividen sangat penting bagi perekonomian negara.
Mind Id, lanjutnya, berhasil menunjukkan performa yang sangat baik, dengan target dividen yang terus meningkat. Hal itu menunjukkan bahwa hilirisasi berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang signifikan, baik untuk korporasi maupun untuk negara.
“Deviden Mind Id sebelumnya Rp7,24 triliun, rencana Rp11,2 triliun. Artinya apa, kontribusi Mind Id tidak hanya bayar pajak, PNBP, sekarang juga profitable bisa kasih deviden,” jelasnya.
Karenanya, ia menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya berdampak pada keuntungan perusahaan, tetapi juga pada perekonomian negara secara keseluruhan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Erick berharap Indonesia dapat mencapai kestabilan ekonomi yang lebih kuat dan meningkatkan daya saing global dalam jangka panjang. (Shiddiq)
