NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk mempercepat hilirisasi mineral, khususnya nikel, sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Kamis (7/11/2024). Bahlil menjelaskan, strategi pemerintah untuk memaksimalkan potensi sumber daya energi dan mineral guna menghadapi tantangan ekonomi global dan mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Hilirisasi nikel, katanya menjelaskan, telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam nilai ekspor, yang meningkat dari sekitar US$3,3 miliar pada 2017-2018 menjadi sekitar US$34 miliar saat ini. Keberhasilan ini menunjukkan dampak positif hilirisasi terhadap peningkatan pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja.
“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi yang berperan penting dalam rantai pasok industri global,” tegasnya sebagaimana dikutip dari laman Kementerian ESDM, Jumat (8/11/2024).
Menurutnya, langkah serupa akan diterapkan pada komoditas lain, termasuk bauksit dan timah, untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan produksi energi domestik, Menteri Bahlil mengumumkan rencana reaktivasi sekitar 6.000 sumur minyak yang selama ini tidak beroperasi. Dengan target tambahan produksi 180.000 barel per hari, program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan menjaga stabilitas energi nasional.
Teknologi juga akan memainkan peran penting, sebagaimana suksesnya peningkatan produksi di lapangan Cepu melalui penerapan teknologi modern yang memungkinkan peningkatan kapasitas hingga 161.000 barel per hari.
Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya konversi energi menuju bahan bakar alternatif seperti biodiesel dan percepatan adopsi kendaraan listrik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan subsidi yang besar.
“Subsidi bahan bakar untuk motor mencapai Rp21 triliun per tahun. Dengan peralihan ke kendaraan listrik, beban subsidi bisa dikurangi dan kemandirian energi kita semakin kokoh,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperketat penegakan hukum di sektor energi dan mineral dengan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM. Langkah ini ditujukan untuk menangani aktivitas ilegal, seperti penambangan liar, secara lebih tegas dan cepat.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Bahlil berharap langkah-langkah hilirisasi dan optimalisasi sumber daya mineral ini dapat mendorong kemandirian energi berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. (Shiddiq)
