NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Dalam menyediakan prasarana transportasi ramah lingkungan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Smart City dan Green City maka Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus membangun ekosistem smart electric vehicle.
“Untuk mendukung operasional kendaraan listrik, PLN membangun ekosistem smart electric vehicle untuk mewujudkan sarana transportasi ramah lingkungan, yang menjangkau seluruh wilayah IKN,” kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, kepada nikel.co.id melalui surat tertulis elektronik, Kamis (15/8/2024).
Menurutnya, PLN juga harus membangun PLN Hub yang akan menjadi episentrum ekosistem transisi energi dan digitalisasi pertama sekaligus terbesar di Indonesia.
“Dalam mendukung hal tersebut, PLN melalui subholding PLN Icon Plus siap mengembangkan jaringan listrik dan telekomunikasi di kawasan IKN,” ujarnya.
Dia menjelaskan, selama IKN dikembangkan sesuai dengan desain awal sebagai pusat pemerintahan, bukan sebagai kawasan industri, maka IKN sebagai Smart City dan Green City akan dapat diwujudkan.
“Namun, kalau design bergeser selain pusat pemerintahan, juga sebagai kawasan industri dengan mengundang sebanyak-banyaknya investor asing, Smart City dan Green City mustahil diwujudkan,” jelasnya.
Alasannya, ia paparkan, untuk meminimkan production cost, pabrik akan tetap menghasilkan asap yang mencemari lingkungan, membangun pembangkit listrik sendiri yang menggunakan energi batu bara, dan menggunakan kendaran BBM fosil.
“Pada saat itulah, IKN sebagai Smart City dan Green City hanya tinggal impian belaka dan net zero emission (NZE) tidak akan pernah tercapai di IKN,” paparnya.
Fahmy menuturkan, sebagai Smart City dan Green City, pembangunan IKN sejak awal didesain untuk ramah terhadap lingkungan dengan meminimkan produksi carbon untuk mencapai NZE.
Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai NZE adalah 100% pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan (EBT), 0% carbon dari kendaraan bermotor dengan BBM fosil, dan 0% pencemaran lingkungan dari asap pabrik.
“Untuk mencapai 100% pembangkit EBT, PLN membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar dengan kapasitas sebesar 50 megawatt (MW) dan tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA),” tuturnya.
Dia mengungkapkan, pada saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024, salah satu yang ditanyakan oleh Jokowi adalah kesiapan instalasi listrik.
Saat itu, instalasi listrik tenaga surya memang sudah terpasang, tetapi masih membutuhkan waktu untuk dapat menerangi seluruh wilayah IKN.
“Agar Jokowi dapat segera berkantor di IKN, PLN harus ngebut menginstal instalasi listrik di kawasan Istana Negara sehingga Presiden Jokowi akhirnya dapat berkantor di IKN selama 3 hari setiap minggu,” pungkasnya. (Shiddiq)
