NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta tidak menghitung nikel tetapi juga mineral pengikut yang tertambang bersama nikel juga harus dihitung.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, pada Indonesia Mining Conference, di Jakarta, Selasa (30/4/2024).
“Kita berusaha untuk meyakinkan pemerintah. Kita juga bicara good mining practices,” katanya.
Meidy tak menampik bahwa penghitungan mineral pengikut nikel dan good mining practices mungkin akan dipenuhi sehabis pergantian presiden.
“Karena kita tidak tahu siapa menterinya,” lanjut sekum dari organisasi yang mewadahi 300 perusahaan yang berkecimpung di pertambangan nikel itu.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini hanya nikelnya yang dihitung, mineral pengikut yang tertambang bersama nikel, yakni kobalt, tidak dihitung.
“Nah, kobalt belum dihitung. Padahal, bayangkan penerimaan negara kalau kobaltnya dihitung,” tuturnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya 176 juta ton dari penerimaan royalti.
“Sisanya dari penambang lahan koridor (pelakor). Kan kita bisa melihat output dari produksi,” singkap wanita kelahiran 21 April ini.
Kalau dibandingkan dengan negara penghasil nikel lainnya, katanya mengingatkan kembali, Indonesia memiliki sumber daya nikel yang terbaik.
“Kalau dibandingkan kandungannya kita yang tertinggi, sedangkan kalau dibandingkan production cost, kita yang terendah,” ujarnya. (Aninda)
