NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Larangan ekspor bahan mentah nikel yang berlaku pada 1 Januari 2020 dan dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 tahun 2019 sempat menuai kontroversi.
Hal itu juga dituangkan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara agar tidak lagi mengekspor bahan mentah.
Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan menggugat Indonesia melalui World Trade Organization (WTO) pada awal 2021.
Namun, hilirisasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) tampaknya membuahkan hasil. Berdasarkan data BPS tanggal 18 September 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel di awal tahun 2020.
Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 yang mencapai US$12,35 miliar atau tumbuh hingga 263 persen jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum pemberlakukan larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspor hanya mencapai US$3,40 miliar.
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, meminta agar Indonesia tetap berpegang pada larangan ekspor bahan mentah.
“Nah, ini yang kita minta. Kita berharap agar Indonesia tetap berpegang pada larangan ekspor bahan mentah. Saya minta rekan-rekan media juga memberitakan tentang hilirisasi minerba,” tutur Bahlil dalam konferensi pers, Senin (18/3/2024).
Dia melanjutkan, ada beberapa negara yang tidak suka dengan larangan ekspor bahan mentah ini lantaran membuat pasokan industri untuk negara mereka terganggu.
“Saya ingin menyampaikan bahwa berbagai macam godaan ataupun cara-cara lain akan dipakai untuk kebijakan menyetop ekspor bahan baku ini agar dicabut, termasuk menyerang nasionalisme,” ungkap Bahlil.
Dia berpesan agar Indonesia jangan mau kita diadu sesama anak bangsa oleh tangan-tangan asing. Situasi ini disebutnya terasa pada saat suasana memasuki Pilpres 2024 lalu.
“Ke depan, presiden terpilih, Prabowo menyampaikan hilirisasi yang komprehensif. Ini saya yakin akan tetap berjalan dan akan konsisten. Prabowo juga konsisten untuk hilirisasi dan bukan orang yang bisa diatur-atur,” harapnya. (Aninda)
